Anggaran Bansos Di Tahun Pemilu Naik, Hasto Terus Nanduk

JAKARTA - Naiknya anggaran yang dikucurkan negara untuk bantuan sosial (bansos) di tahun politik, masih jadi polemik. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang sejak awal sudah mengkritik bansos, kembali lakukan serangan. Kali ini, Hasto nanduk bansos lewat pengurangan anggaran di pos-pos kementerian.
Di sela-sela kegiatan kampanye akbar di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Hasto mengklaim mendapat informasi tentang sumber dana pemerintah menaikan anggaran bansos. Kata Hasto, naiknya dana bansos berasal dari memangkas anggaran setiap kementerian dan lembaga negara hingga 5 persen di tahun ini.
Dengan pemangkasan 5 persen tersebut, lanjut Hasto, jumlah anggaran bansos di tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Semula yang hanya Rp 20,5 triliun menjadi Rp 496,8 triliun. Jumlah ini beda tipis dari anggaran bansos ketika masa pandemi Covid-19, yaitu Rp 498 triliun.

“Saat ini kan ada upaya-upaya penggunaan bansos untuk kepentingan elektoral. Sampai anggaran setiap kementerian atau lembaga dipotong 5 persen untuk elektoral,” kata Hasto, Sabtu (3/1/2024).

Kendati demikian, Hasto tidak menjelaskan siapa yang memberikan informasi tersebut. Namun, dia mengklaim, hal ini yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak nyaman berada di Kabinet Indonesia Maju. Sehingga, muncul isu Menkeu Sri Mul akan mundur dari jabatannya saat ini.
“Bahkan, ada bansos yang masuk ke kantor-kantor partai Paslon 02. Ini menunjukan pelanggaran yang serius,” tegas Hasto.

Selain Hasto, sejumlah kalangan juga melemparkan kritik soal anggaran bansos yang naik di tahun politik. Banyak yang curiga, bansos digunakan untuk kepentingan elektoral bagi Paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku heran, di tahun politik anggaran bansos naik drastis. Kenaikan itulah, diakui Paloh, membuat publik curiga ada kepentingan politik dari kenaikan anggaran bansos itu.

Saya mau kalau bisa bansos setiap hari. Ada pemilu, enggak ada pemilu. Jangan karena ada pemilu saja,” sindir Paloh.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai bahwa, dugaan politisasi bansos jelang hari pencoblosan kian nyata. Dugaan politisasi bansos tersebut terlihat dari waktu pencairan dari bansos bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp200.000 selama periode Januari-Maret 2024

Pertama di tarik lebih awal pencairannya, dengan alasan El-Nino dan lain-lain, tapi sangat kental nuasa politisasi dari bansos tersebut,” kritik Eko dalam acara diskusi bertajuk Mengurai Gagasan Capres pada Debat Kelima pada Jumat (2/2)

Padahal jika melihat dari data milik Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Eko, inflasi Tanah Air pada awal Januari 2024 hanya di level 0,04%. Artinya, harga yang ada dipasaran relatif stabil. Sehingga tidak ada urgensi Pemerintah untuk melakukan percepatan pencairan BLT menjelang hari pemilu.
Terkait maraknya kecurigaan publik terhadap bansos, Jokowi menanggapinya dengan santai. Jokowi menegaskan, penyaluran bansos kepada masyarakat penerima manfaat merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memitigasi kenaikan harga pangan yang terjadi di hampir semua negara.
Bansos tersebut antara lain berupa bantuan beras yang telah disalurkan kepada masyarakat sejak September 2023. “Ya itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama,” kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024)

Selain itu, bansos juga diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk memperkuat daya beli masyarakat. Terutama masyarakat kurang mampu. Presiden menyebut bahwa fenomena iklim El Nino telah menyebabkan kekeringan panjang yang berimbas pada naiknya harga pangan dunia.

“BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” imbuhnya.
Kepala Negara juga menegaskan bahwa penyaluran bansos telah melewati mekanisme persetujuan di DPR. “Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita tidak seperti itu,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga membantah ada politisasi bansos di tahun politik. Airlangga menepis bahwa bansos cuma disebar di kalender politik.
“Memang tiap tahun ada Pemilu? Tiap bulan ada Pemilu?” tegas Airlangga usai membagikan bantuan pangan beras di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (2/2/2024).

Ketua Umum Golkar itu menjelaskan pada dasarnya bansos yang dibagikan Pemerintah pada awal tahun ini merupakan kelanjutan dari program-program tahun sebelumnya. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.