Musim Pemilu Rakyat Dimanja, Dikasih Bansos Dikasih Pupuk Juga

JAKARTA - Musim Pemilu menjadi berkah untuk rakyat kecil. Pemerintah memanja mereka dengan berbagai bantuan. Mulai dari bantuan sosial alias bansos sampai bantuan pupuk.
Untuk 2024, pemerintah menyediakan anggaran untuk sebesar Rp 496 triliun. Mulai dari bansos pangan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga program keluarga harapan.
Sebagian besar bansos diberikan di awal tahun alias di musim Pemilu. Seperti untuk BLT, yang sebesar Rp 200 ribu per bulan, dibagikan di Februari ini dengan rapat tiga bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Sehingga, di bulan ini, masyarakat penerima akan mendapatkan BLT sebesar Rp 600 ribu.
Untuk bansos beras, juga sudah mulai dibagikan. Presiden Jokowi bahkan sering terjun langsung untuk membagi-bagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah sebanyak 10 kilogram untuk keluarga penerima manfaat.

Contohnya, pada 29 Januari 2024, Jokowi mengunjungi Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk menyalurkan bantuan pangan cadangan beras kepada ratusan orang penerima manfaat. Lalu, Jokowi juga mengunjungi Gedung Bulog Karangwuni, Kecamatan Ceper, Klaten, pada 31 Januari 2024 untuk menyalurkan bantuan beras berkualitas premium kepada masyarakat.

Sedangkan untuk bantuan pupuk bagi petani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk turun. Minggu (4/2/2024), Airlangga mengunjungi Gudang Lini-III Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di sini, Ketua Umum Partai Golkar tersebut berdialog dengan petani dan menyebar diskon pupuk.
Dalam kesempatan ini, Airlangga membagikan 1.000 kupon diskon 40 persen pupuk nonsubsidi kepada para petani. Ia juga sempat bercerita mengenai program bansos yang disiapkan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat. Kata Airlangga, dalam waktu dekat, pemerintah bakal menambah anggaran Rp 14 triliun untuk penyediaan pupuk bersubsidi. Tujuannya, agar target pengadaan 7,7-7,8 juta ton pupuk bersubsidi di 2024 dapat tercapai.

Pemerintah menyediakan pupuk subsidi tahun ini sebanyak 5,2 juta ton, kemudian alokasinya ditambah oleh Bapak Presiden sebanyak 2,5 juta ton, sesuai dengan target pengadaan sebesar 7,7 sampai 7,8 juta ton,” ujar Airlangga.

Usulan tersebut, kata Airlangga, telah disetujui Presiden Jokowi. Airlangga akan meminta Kementerian Pertanian dan DPR untuk segera merealisasikan bantuan ini.
Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menerangkan bahwa pemberian bansos merupakan kewajiban pemerintah dan penting untuk disalurkan kepada masyarakat. Musim Pemilu menjadi berkah bagi rakyat kecil, karena bansos yang diberikan menjadi lebih banyak.

Ini kewajiban negara. Dalam konteks ini, kita dukung penuh. Walaupun muncul kritik karena bansos dianggap menguntungkan kubu tertentu,” ungkap Ujang.
Dosen Universitas Al Azhar Indonesia ini menjelaskan, kritik terhadap penyaluran bansos muncul karena Jokowi dianggap lekat dengan kubu 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, dia menjelaskan, bansos merupakan program yang telah dilakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga hal ini bukan sesuatu yang baru.

Ujang menambahkan, jika ada masyarakat maupun pihak-pihak tertentu yang menganggap penyaluran bansos di masa Pemilu ini bertujuan buat kepentingan elektoran Capres-Cawapres 02, bisa melapor kepada penyelenggara dan pengawas Pemilu. 
“Jadi kalau ada pelanggaran, bisa dilaporkan. Walaupun memang bansos ini memanjakan masyarakat, tapi dasar tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan dan itu bagus menurut saya,” pungkas Ujang.