Dikabarkan PPP Balik Arah, Dukung Pemerintah Paslon 02

JAKARTA - PPP, yang merupakan parpol koalisi Capres-Cawapres 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dikabarkan akan balik badan mendukung pemerintahan Capres-Capres 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, kabar ini langsung dibantah Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy.
Kabar partai berlambang Ka’bah ini akan balik badan disampaikan Ketua Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno. Sandi menyebut, PPP itu merasa terhormat jika diajak bergabung untuk membangun bangsa pada pemerintahan selanjutnya. Alasannya, karena selama ini PPP selalu menjadi bagian dari partai pendukung Pemerintah.
"PPP ini kan partai pendukung Pemerintah," ucap Sandi, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini lantas mencontohkan porsi menteri PPP di Kabinet Indonesia Maju (KIM). "Jadi, posisi kita di pemerintahan ada dua menteri, satu wamen, dan satu utusan khusus Presiden. Tentunya nanti ada proses yang berlanjut," ujarnya. 
"Pandangan pribadi saya, kita pasti sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa," sambungnya.
Menurut Sandi, tantangan Indonesia ke depan semakin rumit. Karena itu, diperlukan persatuan untuk melewati tantangan tersebut. "PPP dan saya akan terus berjuang bersama rakyat," ucapnya.
Mendengar hal ini, Romahurmuziy langsung membantah. Pria yang akrab disapa Rommy ini menghargai pandangan Sandi sebagai seseorang yang paling bertanggung jawab pada hasil suara yang didapat PPP di Pemilu 2024. Namun, Rommy menegaskan, pernyataan Sandi tidak mewakili partai. 

"Sebagai Ketua Bappilu tentu Pak Sandi memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya pribadi, meskipun itu belum merupakan keputusan partai," kata Rommy, Selasa (27/2/2024).
Mantan Ketua Umum PPP ini menambahkan, saat ini partainya masih fokus mengawal dan menunggu hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. "Sampai saat ini, Pemilu juga belum selesai dan perhitungan suara masih kita tunggu secara berjenjang rekapitulasinya sampai 20 Maret nanti," sambungnya.

Rommy lalu menyinggung usulan hak angket yang terus bergulir. Dia bilang, partai pengusung Ganjar-Mahfud berencana untuk menggulirkan hak angket usai reses DPR.
"Arahan ketua umum, sampai hari ini masih pada posisi yang sama di paslon koalisi 03. Berdasarkan rapat para ketua umum yang dilaksanakan terakhir kemarin, hari Sabtu, PPP bersama PDIP tetap bersama-sama dalam posisi pengusung hak angket, atau interpelasi pada saat DPR nanti memasuki masa sidang 5 Maret 2024," paparnya. 
Merespons pernyataan Rommy, Sandi kembali bicara. Dia menyinggung soal persatuan dan mekanisme partai ke depannya.

Sandi menyebut, PPP adalah titipan para kiai dan ulama dan setiap kader memegang prinsip politik yang baik. Jika PPP sudah dipastikan lolos ambang batas DPR, Sandi menyebut hal yang dibangun selanjutnya yakni persatuan.
"Setelah kita lolos 4 persen, bagaimana ibadah kita ini untuk membangun ukhuwah, persatuan, ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah kita dan kita akan istiqamah sebagai partai pendukung pemerintah," ucapnya, di sela acara 'Nemuin Komunitas (NeTas)' Kreatif Gorontalo di Roemah Marly, Siendeng, Hulonthalangi, Gorontalo, Selasa (27/2/2024).

Meski demikian, Sandi menegaskan, pengambilan keputusan ke depan harus sesuai mekanisme partai. Yang jelas, dia yakin persatuan diperlukan karena tantangan Indonesia ke depan tidaklah mudah.
"Untuk ke depannya ini tentunya perlu dirumuskan dalam jenjang pengambilan keputusan sesuai dengan mekanisme partai dan tentunya juga pembicaraan dengan teman-teman dalam bingkai persatuan membangun bangsa," ungkap Sandiaga.
Pihak Prabowo-Gibran senang dengan sikap Sandi ini. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, gembira jika ada pihak yang berniat membantu pemerintahan baru.
"Kalau ada orang ingin bergabung membantu pemerintahan, pasti kita senang. Namanya juga membantu untuk memperkuat Pemerintah," ucap Nusron. 

Namun, Nusron tidak bisa menggaransi partai yang belakangan gabung akan mendapat jatah kursi kabinet Prabowo-Gibran. Nusron menegaskan, Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa saja sosok yang akan membantunya di pemerintahan.
"Usul (nama yang pantas mengisi kursi menteri) dan berharap tentunya boleh, wong namanya negara demokrasi. Namun, finally tetap Presiden yang punya hak prerogatif itu," jelas politisi Partai Golkar ini.
Terkait PPP yang selama ini berada di kubu 03, Nusron menyebut, semua akan indah pada ujungnya. "Biarkan berproses. Nanti juga akan indah pada waktunya," tandas dia.

Mungkinkah PPP gabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran? Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menyatakan, sangat mungkin. Sebab, PPP tidak punya DNA oposisi. Selama ini, PPP selalu menjadi bagian dari pemerintah.
"Sebagai partai yang tidak ada pemilik saham mayoritas, PPP bakal dengan mudah bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran," ucap Arifki. 
Menurut Arifki, penjajakan kepada PPP yang dilakukan Prabowo-Gibran bakal lebih mudah ketimbang ke PDIP, PKB, atau NasDem. Sebab, PPP tidak punya figur sentral seperti ketiga partai tersebut. "Jadi partai oposisi itu tidak enak, karena banyak yang harus dipuaskan," pungkasnya.