Disampaikan Airlangga, Jokowi Akan Tetap Berperan Dalam Kabinet Prabowo

JAKARTA - Beda dengan SBY yang setelah pensiun dari Istana, tidak terlibat lagi di pemerintahan, Presiden Jokowi dipastikan akan tetap berperan di kabinet Prabowo Subianto, jika nanti secara resmi ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih.
Hal tersebut disampaikan Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai peran Jokowi, di pemerintaan Prabowo-Gibran di Istana Negara, Selasa (27/2/2024)
“Tentu akan ada perannya, tapi kita tunggu saja,” kata Airlangga.
Airlangga enggan berbicara lebih jauh mengenai peran Jokowi di dalam kabinet baru nanti. Sebab, belum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa yang menjadi pemenang Pilpres. “Kita tunggu putusan KPU,” pinta Airlangga.
Pernyataan Airlangga ini sama dengan omongan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo. Menurut dia, presiden terpilih punya kewenangan penuh untuk menentukan susunan kabinet hingga membuat kebijakan strategis.
Meski begitu, Dradjad yakin nasihat Jokowi akan tetap dibutuhkan. Apalagi janji kampanye Prabowo-Gibran adalah melanjutkan program pemerintahan Jokowi.

Dradjad mengatakan, meski Prabowo punya hak prerogatif dalam menentukan para menterinya, Prabowo pasti akan mendengar masukan dari ketum partai koalisi. Termasuk dari Jokowi sebagai pemimpin partai koalisi saat ini.
Namun, kata dia, TKN belum bicara penyusunan kabinet. Meski begitu, sudah mulai merancang program di sektor perekonomian. "Karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri,” ungkapnya.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, pandangan dan masukan dari Jokowi dibutuhkan untuk pemerintahan ke depan. Oleh karena itu, wajar jika Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Tentu Pak Jokowi merupakan presiden, dan saya kira masyarakat juga tahu, apalagi beliau memiliki prestasi dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja beliau yang luar biasa tentu berbagai pemikirannya, pandangannya, masukannya, sangat dibutuhkan oleh bangsa ini," kata Ace, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Kendati demikian, Ace tak tahu peran seperti apa yang akan diberikan kepada Jokowi. "Kalau pada level itu, saya tidak punya kewenangan untuk menjawab," ujar dia.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Afriansyah Noor menjelaskan, peran Jokowi dalam pemerintahan selanjutnya memang sangat dibutuhkan. “Peran beliau masih dibutuhkan oleh Prabowo-Gibran. Tergantung pada kebutuhan apa, yang jelas, Jokowi masih energik,” sebutnya kepada Rakyat Merdeka, Selasa (27/2/2024).

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) ini menambahkan, berdasarkan hasil survei, Jokowi merupakan salah satu tokoh nasional yang dicintai rakyat Indonesia. Bahkan, tingkat kesukaan publik terhadap kepala negara di penghujung pemerintahannya, tetap tinggi.
“Dan, saya secara pribadi berharap Pak Jokowi mau membantu Prabowo dan Gibran demi keberlanjutan Indonesia ke depan, dengan memberikan arahan dan masukan-masukan yang tentunya diperlukan,” ungkapnya.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini pun tidak masalah jika Jokowi dianggap ikut cawe-cawe dalam pemerintahan yang akan datang. Meskipun, hak prerogatif untuk membuat kebijakan ada di tangan presiden.
“Tapi cawe-cawenya dalam bentuk apa, dalam bentuk saran, dalam bentuk program-program, yang menurut saya Pak Jokowi punya pemikiran yang sangat baik sehingga bisa membantu paslon Prabowo-Gibran,” pungkasnya.

Lalu apa tanggapan Istana? Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno meminta kepada jurnalis bertanya ke Airlangga. “(Tanya) Pak Airlangga saja lah,” ujar Pratikno, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Ketika disinggung apakah Jokowi bakal ikut menyusun kabinet pemerintahan baru, Pratikno menegaskan, semua orang tahu, penyusunan kabinet di dalam pemerintahan merupakan hak prerogatif dari Presiden terpilih. “Kan tahu aturannya bahwa kabinet disusun oleh Presiden. Kabinet ke depan yang nyusun presiden ke depan,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno berharap, peran Jokowi yang dimaksud Airlangga hanya sebatas tempat konsultasi dan meminta pendapat layaknya mantan pemimpin negara lainnya. Bukan cawe-cawe dalam segala keputusan politik strategis, karena Undang-Undang mengamanatkan presiden terpilihlah yang punya kekuasaan penuh mengatur keputusan dan kebijakan politik.
“Presiden terpilih harus powerfull dalam menentukan segala kebijakan politik pemerintah. Di luar itu, tak ada. Jika pun ada, hanya sebatas memberi masukan,” ungkapnya.
Sedangkan, Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Prof. Kacung Marijan menyebut pemerintahan yang akan datang bisa memberikan porsi kepada Jokowi secara formal dan informal. Secara formal, bisa diberikan posisi sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bersama dengan tokoh-tokoh lain yang ikut membantu kemenangan Prabowo-Gibran.
“Secara formal bisa saja Pak Jokowi duduk di situ bersama Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan tokoh-tokoh lain. Sedangkan peran informal tidak memiliki jabatan, tetapi Pak Jokowi sering memberi nasehat pada kebijakan-kebijakan strategis,” sebutnya.