Anies Baswedan Tak Akan Gabung ke Pemerintah, Pilih Jalur Oposisi Saja

JAKARTA - Capres 01, Anies Baswedan, memastikan tidak akan bergabung dengan pemerintah jika kalah di Pilpres 2024. Dengan prinsip yang dipegangnya, tekad Anies bulat memilih jalur oposisi.
"Bila menang berada di dalam pemerintahan. Bila tidak menang, maka berada di luar pemerintahan. Dan dua-duanya sama-sama penting," kata Anies, di Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lalu menyinggung ucapannya saat Debat Capres pertama, Desember 2023. Saat itu, Anies memang sudah berbicara mengenai oposisi, walaupun dalam konteks menyindir Capres 02, Prabowo Subianto.
"Debat pertama saya bilang, bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi," imbuhnya.
Anies menekankan, oposisi harus diberi ruang, bukan justru diberi tekanan. Sebab, dalam dunia demokrasi, oposisi penting untuk menjalankan fungsi penyeimbang.

Menurutnya, oposisi juga merupakan salah satu indikator sistem demokrasi berjalan. Indikator lainnya, yakni kebebasan berekspresi dan Pemilu yang jujur, bebas, dan adil.

Apakah sekarang sudah menjadi oposisi? Anies bilang, belum. Sebab, Pemilu belum selesai. Pihaknya masih menunggu pengumuman resmi KPU soal pemenang Pilpres 2024.
Menurut Anies, meski Prabowo sedang posisi unggul, tapi rekapitulasi suara belum selesai. Masih memungkinkan ada keajaiban.

Kalau ternyata ada hasil yang berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20 (Maret) baru kemudian nanti kita akan sampaikan," kata Anies.
Bagaimana dengan parpol-parpol Koalisi Perubahan, apa akan ikut menjadi oposisi juga? Politisi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan, pernyataan Anies bersifat pribadi. Artinya, tidak mewakili partai pengusung di Pilpres.

"Soal apakah kubu yang kalah akan jadi oposisi atau tidak, itu tergantung, dan menjadi keputusan partai politik masing-masing," ungkap Irma, saat dihubungi, Rabu (13/3/2024) malam.
Untuk NasDem, kata Irma, masih menunggu hasil real count KPU selesai. Sehingga, belum ada arahan dari Ketua Umum NasDem Surya Paloh apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan. NasDem juga akan melihat dinamika politik ke depan. Tentu dengan mempertimbangkan kebutuhan rakyat Indonesia.

Secara pribadi, Irma berharap, ada parpol yang mau menjadi oposisi. Sebab, jika semua bergabung ke koalisi, pemerintahan akan terlalu absolut, yang berpotensi menjadi diktator.
Namun, jika NasDem memilih menjadi bagian pemerintah, Irma juga tidak masalah. "Tetapi meski di dalam pun, partai politik tidak boleh hanya membebek! Program baik di dukung, yang tidak baik harus tetap ditolak," tegas Irma.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, dalam negara demokrasi, idealnya memang ada oposisi. Ia sepakat dengan prinsip Anies bahwa yang kalah harusnya menjadi penyeimbang.

"Idealnya begitu, yang kalah oposan. Tak perlu diajak ke koalisi pemenang, biar demokrasi sehat," ulas Adi, kepada Redaksi, Rabu (13/3/2024) malam.
Soal sikap parpol Koalisi Perubahan, Adi menyatakan, itu tergantung keputusan masing-masing ketua umum. Namun, jika ditelisik, dari tiga parpol Koalisi Perubahan, hanya PKS yang paling berpotensi berada di luar pemerintahan. Untuk NasDem dan PKB, kemungkinan besar ikut barusan koalisi pemerintah.
"Sejauh ini, PKS kelihatan yang paling siap. Sejak awal, PKS kalau kalah Pemilu langsung jadi oposisi," pungkasnya.