Budi Arie: Jokowi Tidak Tergiur Jadi Ketum Partai

JAKARTA - Kabar yang menyebut Presiden Jokowi tengah membidik kursi Ketum Partai Golkar dibantah pihak Istana. Kepala Negara dipastikan lagi fokus kerja dan tak tergiur kursi ketum partai.
Meskipun baru akan digelar bulan Desember 2024, Munas Partai Golkar sudah rame dari sekarang. Penyebabnya adalah muncul wacana Jokowi yang akan maju memperebutkan kursi Ketum Golkar.
Jokowi disebut bakal bersaing dengan sejumlah tokoh-tokoh Golkar. Mulai dari Airlangga Hartarto sebagai incumbent, hingga Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang, hingga Bahlil Lahadalia.
Jokowi sebenarnya sempat menepis kabar tersebut beberapa waktu lalu. Namun, bantahan itu tak cukup membuat kabar itu reda. Nama Jokowi masih terus ditarik-tarik dalam bursa Ketum Golkar.
Kini, 2 tokoh dari Istana kembali membuat bantahan. Mereka yang membantah adalah Ketua Umum ProJo yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.
Menurut Budi Arie, Jokowi tidak tergiur untuk duduk sebagai ketua umum partai. “Nggak, nggak, nggak,” ujarnya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/3/2024).

Kendati demikian, Budi Arie tak ingin menyebut jika Jokowi tak tertarik menjadi ketum partai. Budi menekankan, diksi "tertarik" kurang tepat dalam menggambarkan situasi saat ini.

“Bahasanya jangan tidak tertarik, tapi bahasanya lebih baik seperti sekarang ini bahasanya, kan lebih enak ya. Kalau tidak tertarik nanti nggak enak,” ujar Budi.
Sementara itu, Ari Dwipayana menegaskan, Jokowi mau jadi ketum partai cuma desas-desus belaka. Sebab, Presiden tidak berniat untuk menjadi ketua umum parpol mana pun.
Ari juga menegaskan, Jokowi masih fokus bekerja menyelesaikan program-program pemerintahan karena sebentar lagi masa jabatannya akan berakhir.

Saat ini Presiden Jokowi fokus bekerja memimpin jalannya pemerintahan sampai berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024,” kata Ari, Selasa (19/3/2024).
Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya juga mengaku partainya membuka peluang kepada siapa pun untuk masuk ke partainya. Apalagi tokoh sekelas Jokowi. Namun, Doli mengaku belum pernah mendapat informasi valid soal status Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan.

“Pak Jokowi sampai sekarang belum pernah menyatakan keluar dari kader PDIP. Kalau kemudian beliau mau bergabung, tentu kita menunggu statement resmi dari Pak Jokowi,” ungkap Doli.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo sebelumnya menegaskan, untuk bisa duduk di kursi ketum ada syaratnya. Yakni harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Antara lain, aktif menjadi anggota Partai Golkar paling sebentar lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain. Lalu pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat atau di tingkat provinsi.
Firman menegaskan, AD/ART Golkar tidak boleh dilanggar karena bisa berdampak negatif terhadap organisasi. “Menjadi pimpinan partai itu terukur, ada persyaratan administrasi, kemudian PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela,” tegasnya.
Peneliti senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor berpandangan, AD/ART Partai Golkar bisa saja diubah demi memuluskan langkah Jokowi menjadi ketua umum. Mengingat, hal serupa pernah terjadi ketika Jusuf Kalla menjadi Ketum Golkar.
“Seingat saya itu ada perubahan di masa lalu saat JK ikut kompetisi. Secara aturan JK tidak fit 100 persen, tapi kemudian beliau berhasil mengambil alih partai,” ulas Firman, semalam.

Lebih lanjut, Firman menyebut bahwa Golkar terbiasa berada di dalam kekuasaan pemerintahan. Hal ini menurutnya bisa menjadi peluang besar untuk menempatkan Presiden Jokowi sebagai pucuk pimpinan partai.
Namun, Firman menyebut langkah tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kader-kader murni Golkar. Ia pun menilai akan terjadi gejolak di tubuh partai, jika AD/ART sengaja diubah untuk memberi porsi khusus kepada seseorang yang tidak pernah berseragam kuning.
“Apakah rela partai yang dibangun dan dipelihara selama ini dengan susah payah itu kemudian diambil begitu saja oleh non kader, tapi pengaruh politiknya tinggi di negara,” pungkasnya.