Pemerintah Indonesia Tanpa Partai Oposisi

JAKARTA - Partai Gerindra menyambut baik wacana tidak adanya partai oposisi di Indonesia. Diharapkan, akan ada sinergi yang baik dalam kinerja Pemerintahan untuk rakyat.

“WAH bagus banget itu, keren. Jadi namanya demokrasi pasti terus berproses mencari ben­tuknya. Kita mencari format idealuntuk kita sendiri,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, di Jakarta, kemarin.
Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengungkapkan, setiap nega­ra memiliki ciri dan budaya poli­tik sendiri dalam berdemokrasi. Tidak bisa disamaratakan dengannegara lain, termasuk denganAmerika Serikat (AS). Bisa jadi, politik terbaik di Indonesia berjalan tanpa adanya oposisi.

Nggak mesti kayak di Amerika kudu ada oposisi. Bisa jadi di Indonesia nggak perlu opo­sisi, dan musyawarah mufakat,” tegasnya.

Diketahui, wacana ini dimun­culkan Ketua MPR, Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang mengusulkan Pemerintahan Indonesia tanpa oposisi. Menurutnya, tanpa oposisi, terjadi sinergi yang baik dalam kinerja Pemerintahan untuk rakyat.

Ya kalau saya secara pribadi, saya ingin semua partaibergabung dalam koalisi Pemerintah, nggak ada yang di luar, sehingga suasana poli­tik kondusif, bisnis menjadi enak. Ini teman-teman pebisnis sangat mengharapkan adanya situasi politik yang kondusif," kata Bamsoet di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/4).

Sebelumnya, mantan Ketua Umum Partai Golkar, Muhammad Jusuf Kalla (JK) me­mandang wajar jika partai politik bersikap pragmatis seusai ber­langsung Pemilu 2024.
Dia mengalaminya pada Pemilu 2014, saat Golkar tak mengusung dirinya dengan Joko Widodo (Jokowi), tetapi akhirnya Partai Golkar bergabung dengan koalisi Pemerintahan. “Begitu menang, bergabung Golkar itu, itu biasa aja politik itu," ujar JK dalam sambutan­nya di Aula Juwono Sudarsono Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Mantan Ketua Umum Golkar tersebut mengatakan, tidak ada satupun partai politik yang didirikan untuk menjadi opo­sisi atau lawan dari Pemerintah. Oposisi adalah kecelakaan bagi partai politik yang selalu prag­matis dalam mengambil kepu­tusan.

Menanggapi wacana ini, Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, pentingnya keberadaan partai oposisi sebagai penyeim­bang dalam Pemerintahan. Sebab, Pemerintahan tanpa oposisi memiliki kecenderungan untuk korup dan otoriter.
“Perlu ada oposisi ya, agar ada check and balance. Pemerintahan yang tanpa oposisi itu akan cenderung korup, otoriter, dan melakukan abuse of power,” ujar Karyono.
Menurutnya, ketika Prabowo-Gibran resmi memenangkan pil­pres, sebaiknya partai dari lawan politiknya tetap berada di luar Pemerintahan. "Saya lebih men­dorong bagaimana PDIP, PKB, NasDem, PKS itu lebih memilih oposisi untuk melakukan kon­trol terhadap pemerintah," kata Karyono.