Prabowo Mau Buat Klub Presiden

JAKARTA - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, punya niatan bagus agar para pemimpin bangsa ini rukun, guyub dan akur. Salah satunya, Prabowo ingin membentuk klub presiden sebagai wadah berkumpulnya para mantan Presiden. Usul Prabowo ini mendapat respons positif.
Rencana pembentukan klub presiden itu, disampaikan Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. "Presidential Club itu istilah saya saja, bukan institusi. (Isinya) semua mantan presiden kita yang masih ada," terang Dahnil, Jumat (3/5/2024).
Dengan adanya klub ini, lanjut Dahnil, para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. “Sehingga silaturahmi kebangsaan tetap terjaga dan menjadi teladan," ucap politisi Partai Gerindra ini.
Dengan menirukan ucapan Prabowo, Dahnil berharap para pemimpin di Indonesia bisa kompak, rukun, guyub, memikirkan dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini lalu memaparkan rencana Prabowo bertemu dengan para presiden pendahulu. "Insya Allah pada waktunya Pak Prabowo pasti bertemu dengan Pak Jokowi (Presiden ke-7), Pak SBY (Presiden ke-6) dan Bu Megawati (Presiden ke-5) secara bersama-sama," ujar Dahnil.

Presiden Jokowi mengapresiasi rencana Prabowo membentuk klub presiden itu. Menurut Jokowi, upaya Prabowo mengumpulkan seseorang yang pernah memimpin Indonesia itu, merupakan terobosan yang baik. Dia pun memastikan akan aktif di klub tersebut.

"Bagus, bagus. Dua hari sekali ketemu (di Presidential Club) juga nggak apa-apa," kelakar Jokowi, kepada wartawan, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Lalu, Jokowi berbicara mengenai rencana pembentukan kabinet. Dia menegaskan, pembentukan kabinet ke depan adalah hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Pihak luar boleh usul, tapi keputusan akhir ada di tangan Prabowo.

Kabinet itu adalah 100 persen hak prerogatif Presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden terpilih," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Pihak Megawati tak keberatan dengan rencana Prabowo membentuk klub presiden. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai, ide Prabowo tersebut visioner. "Ide yang bagus dan visioner," ucap Hendrawan, Jumat (3/5/2024).

Hendrawan pun berharap, nantinya perkumpulan ini dapat melahirkan terobosan konkret. Bukan sekadar simbolik ketemuan antara Mega, SBY, dan Jokowi. "Tidak berhenti pada hal-hal yang simbolik saja, dan berani masuk ke hal-hal yang substantif mendasar. Demokrasi kita akan naik kelas," ucapnya.
Anggota Komisi XI DPR itu juga yakin, Mega akan mendukung ide Prabowo tersebut. Asalkan, tujuan klub presiden ini untuk perkuatan implementasi ideologi Pancasila hingga penguatan penjabaran semangat konstitusi.

"Saya percaya, dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Bu Mega akan sangat mendukung ide tersebut," ucapnya.
Pihak SBY juga membuka pintu lebar-lebar bila Prabowo ingin membentuk klub presiden. “Kami tentu saja menyambut baik terkait rencana Pak Prabowo yang akan membentuk Presidential Club. Pemikiran ini sudah berulang kali dipresentasikan oleh Pak Prabowo," ucap Ketua DPP Demokrat Kamhar Lakumani.
Kamhar beranggapan, klub presiden ini ini akan semakin memperkaya perspektif Prabowo sebagai Presiden. Sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih optimal.

"Bilamana para pemimpin bisa intens berinteraksi dalam konteks sebagai tokoh bangsa dan negarawan, ini akan memberikan efek yang positif bagi rakyat yang menyaksikan para pemimpinnya rukun dan akur. Menanggalkan warna-warninya untuk merah putih. Mengesampingkan berbagai sentimen interpersonal demi rakyat, bangsa dan negara," ucapnya.
Sementara, pengamat politik dari Universitas Airlangga Prof Kacung Marijan menerangkan, Presiden Indonesia datang dari kalangan berbeda-beda. Sejak era reformasi, kepemimpinan nasional berganti maksimal 10 tahun sekali. Biasanya, Presiden terpilih berasal dari partai politik yang berbeda.
"Ide Pak Prabowo itu bagus untuk membentuk forum bagi mantan presiden untuk ngobrol-ngobrol. Termasuk untuk memberi saran-saran kepada Pemerintah. Itu juga sebagai instrumen untuk menjembatani perbedaan-perbedaan pandangan. Kan, presidennya dari parpol yang tidak sama," ucap Prof Kacung.