Mencegah Kebocoran

SERPONG - Anggota Kabinet Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka bersama-sama pimpinan DPR mesti berjuang keras mencegah kebocoran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Anggota kabinet bersama-sama pimpinan DPR tak boleh lengah dalam mengawasi proyek- proyek pembangunan yang dananya berasal dari APBN.

Kita juga berharap, pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) lebih jeli lagi memonitor dan mencermati proyek-proyek pembangunan. Monitoring mesti dilakukan sejak awal. Kalau perlu dilakukan pendampingan.

Ke depan ini, kita berharap, hanya orang-orang dengan rekam jejak baik, kredibel dan kompeten, yang dipilih menjadi pimpinan proyek (pimpro). Semakin banyak orang dengan rekam jejak baik, jadi pimpro, semakin kecil kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran.

Kita juga berharap, para menteri dan pimpinan DPR membersihkan institusinya dari makelar anggaran. Supaya proyek-proyek pembangunan bisa berjalan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan dalam perencanaan, kantor-kantor kementerian juga harus bersih dari makelar proyek.

Kita berharap, untuk proyek-proyek besar ada supervisi dari Kejaksaan Agung. Ini penting untuk mencegah kemungkinan terjadinya penggelembungan anggaran.

Dengan adanya supervisi dari Kejaksaan Agung, plus pengawasan oleh tim BPKP, kita berharap, tak ada lagi oknum pejabat yang coba mainmain dengan anggaran proyek.

Ke depan ini, para menteri, wakil menteri dan pejabat eselon 1 kementerian mesti lebih ketat lagi mengawasi bawahannya agar tak main-main atau kongkalikong dengan kontraktor pelaksana proyek pembangunan.

Kalau masih ada oknum pejabat yang coba-coba bermain, menteri atau wakil menteri mesti bertindak tegas dan seret oknum tersebut ke meja hijau.

Kita juga berharap, para kepala daerah bersama-sama pimpinan DPRD berada di garda terdepan dalam pemberantasan calo proyek dan makelar anggaran.

Kalau masih ada oknum kepala dinas atau anggota DPRD yang coba-coba main dengan makelar proyek atau kontraktor, gubernur, bupati atau walikota mesti langsung bertindak tegas.

Ke depan ini, para pejabat eksekutif dan legislatif mesti berjuang keras membersihkan institusinya dari makelar proyek. Semakin bersih kementerian dari calo proyek, semakin kecil kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran.