DPR Dukung Pemerintah Cabut 70 Persen Subsidi BBM

JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri setuju harga BBM segera dinaikkan. Faisal Basri mengatakan, kenaikan harga minyak adalah fenomena global. Hampir semua negara, termasuk produsen besar seperti Arab Saudi, sudah menaikkan harga BBM.

Bahkan kini, harga BBM Indonesia jauh lebih murah dibandingkan di sejumlah negara miskin dan negara produsen besar minyak.

"Harga di Indonesia lebih murah dibandingkan Arab Saudi," ujarnya dalam diskusi bertajuk Subsidi Untuk Siapa? Menelaah Efektivitas Penggunaan Uang Rakyat yang diselenggarakan Forum Diskusi Ekonomi Politik (FDEP) di Jakarta, Kamis (1/9).

Anggota Komisi VII DPR Lamhot Sinaga dan Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan juga hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini.

Faisal mengatakan, harga BBM bersubsidi di Indonesia amat jauh dari harga keekonomiannya. Subsidi solar lebih dari Rp 10.000 per liter dan pertalite Rp 7.100 per liter.

"Berapa pun kuota BBM bersubsidi tidak akan pernah cukup," kata dia.

Ia setuju harga BBM dinaikkan. Akan tetapi, kenaikannya harus terukur agar tidak terlalu membebani rakyat. Gunakan semua instrumen untuk meringankan beban rakyat.

Diketahui, DPR tengah mengkaji sejumlah opsi penghematan subsidi energi. Salah satunya dengan hanya mengizinkan BBM bersubsidi dikonsumsi sepeda motor dan angkutan umum.

Lamhot Sinaga mengatakan, konsumsi BBM bersubsidi harus dikendalikan. Jika tidak, subsidi energi bisa bertambah hampir Rp 200 triliun pada 2022. Kini, subsidi energi Rp 502 triliun dan akan menjadi Rp 698 triliun jika kuota BBM bersubsidi ditambah. "APBN harus diselamatkan demi kepentingan bangsa," kata dia.

DPR tengah membahas beberapa skenario pengendalian subsidi. Skenario itu termasuk pembatasan konsumen, penyesuaian harga, atau kombinasi keduanya.

Data yang diterima DPR, hanya 30 persen BBM bersubsidi dikonsumsi sepeda motor dan angkutan umum. Dengan demikian, subsidi BBM bisa dipangkas 70 persen jika hanya kedua jenis kendaraan itu boleh mengonsumsi.

"Saya kira ini akan lebih dilakukan segera. Pertamina sudah menyatakan sanggup melaksanakan mekanisme ini," kata dia.

Angkutan umum terdiri dari kendaraan berpelat kuning serta kendaraan untuk taksi dan ojek daring. Untuk kendaraan transportasi daring, mekanisme subsidinya berupa kupon pembelian BBM.

Dia menegaskan, pemerintah mendapat momentum perombakan pola subsidi BBM dan energi secara keseluruhan. "Harus tahun ini, tahun depan sudah tahun politik. Tidak mungkin ada keputusan-keputusan terkait perubahan penting," kata dia.

Selama ini, jelas subsidi kontraproduktif. Selain tidak tepat sasaran, juga menjadi mubazir. Subsidi BBM memperlebar jurang kaya dan miskin. Penikmat terbesarnya orang kaya.

Selain itu, konsumsi BBM melonjak seiring peningkatan kemacetan di jalan. Artinya, subsidi malah terbakar di jalan. Hal lain yang disoroti Mamit adalah solar malah dikonsumsi kendaraan pengangkut hasil tambang dan kebun sawit.

Padahal, pertambangan dan perkebunan sawit dimiliki orang-orang kaya. "Tata ulang subsidi, harus direformasi. Menaikkan sekali atau dicicil dampaknya akan sama. Daripada ribut terus, sekalian saja," ujarnya.

Faisal menambahkan, BBM harus mahal karena minyak sumber daya langka. Dengan tingkat produksi sekarang, Indonesia akan kehabisan cadangan minyak sebelum 2030. Artinya, kebutuhan minyak akan sepenuhnya dari impor. Sejak 2007, Indonesia telah menjadi importir bersih. Sebab, jumlah produksi di bawah konsumsi.

Kini, setiap hari Indonesia hanya memproduksi 600.000 barel minyak. Padahal, konsumsinya mencapai 1,6 juta barel per hari. Selisih 1 juta barel harus diimpor dan dibayar dalam mata uang asing.

"Impor BBM salah satu penyebab rupiah melemah karena permintaan uang asing tinggi untuk membayar impor," pungkasnya. (rm.id)