KPU Dan Kemendagri Harus Seirama Soal Data Pemilu 2024

JAKARTA - Pelaksanaan Pemilu 2024 sudah didepan mata dan tahapan pemilu pun sudah berjalan. Lalu bagaimana kesiapan negara dan perangkat pemilu KPU dan Bawaslu dalam menghadapi  pesta demokrasi rakyat lima tahunan tersebut?. 

Sebagaimana kita ketahui setiap pemilu menyisakan cerita dan kisah pilu dalam pelaksanaannya. Ini dibuktikan bahwa pada setiap  momen pemilu, kritik, protes, saran selalu ditujukan pada lembaga pemilu (KPU Dan Bawaslu) dalam hal pengaturan dan kebijakan pemilu yang diambil selalu menuai polemik atau ketidakpuasan dari masyarakat sebagai pemilih atau pemberi mandat suara rakyat kepada calon pemimpin yang mereka kehendaki.

Polemik ini harusnya tidak terjadi jika sistem kepemiluan sudah tertata rapi atau terjadwal dengan baik. Sehingga setiap masyarakat atau warga Negara yang menginginkan pemilu berjalan baik dengan semangat keadilan dan kedaulatan dapat betul-betul dirasakan semua pihak tanpa terkecuali. Dan jika diamati satu persatu persoalan yang ada dalam pelaksanaan pemilu masih ada beberapa PR yang harus diselesaikan oleh KPU sejak dini, yakni salah satunya data pemilih.

Data pemilih sebagaimana kita ketahui bahwa KPU dan Kemendagri sudah bersepakat bahwa pemilu ke depan data pemilih dibuat sistem satu pintu. Artinya, sumber data pemilih KPU berdasrkan data dukcapil kemendagri.

Menurut Dirjend Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah bahwa KPU dan Ditjend Dukcapil Kemendagri sudah memiliki frekuensi yang sama. Dengan adanya satu frekuensi, diharapkan akan memudahkan upaya KPU dan Kemendagri merapikan data penduduk dan data pemilih.

Pada pemilu sebelumnya, kita dihadapkan pada persoalan banyaknya data pemilih ganda dan banyaknya warga Negara yang tidak mendapatkan hak pilih karena kesemerawutan data pemilih yang belum tertata dengan baik. 

Belajar dengan itu semua KPU dan Kemendagri harus berhati-hati dalam mengelola data pemilih sehingga kejadian pada pemilu sebelumnya tidak terulang kembali. Bicara terkait data pemilih erat kaitannya dengan bicara seberapa besar Negara, penyelenggara pemilu, partai politik, menginginkan partisipasi politik warga Negara ikut terlibat.

Untuk itu, semua pihak harus ada kesadaran universal bahwa data pemilih yang akurat adalah suatu keharusan guna menjaga kualitas pemilu yang diharapkan.

Menurut Plato, salah satu hukuman karena menolak berpartisipasi dalam politik adalah anda akhirnya akan diperintah dengan bawahan anda. Begitu mahalnya atau begitu “urgennya” keterlibatan partisipasi masyarakat dalam “menitipkan” suaranya pada setiap momen pemilu tidak lain adalah untuk memilih pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. 

Jika kita kaitkan ungkapan plato dengan pentingnya data pemilih yang akurat salah satunya mengajarkan kita bahwa pentingnya hadirnya data pemilih dan antusiasnya pemilih dalam merespon suatu proses pemilihan politik disuatu negara sehingga melahirkan kesadaran politik universal yang ujungnya adalah lahirnya pemimpin terbaik yang kehendaki oleh rakyat.

Karena napas sesungguhnya demokrasi langsung adalah pada seberapa besar warga negara melibatkan diri dalam pemilu yang diselenggarakan oleh lembaga pemilu (KPU) untuk menentukan pilhan mana yang akan mereka pilih sesuai dengan nurani dan pilihan politiknya. Semakin banyaknya kesemerawutan data pemilih yang dihadirkan pada Pemilu 2024 ke depan, maka potensi konflik dan kecurangan pemilu tidak dapat di hindari.

Untuk itu, sistem satu pintu yang diambil oleh KPU dan Kemendagri dalam hal data pemilih pada pemilu 2024 sudah tepat agar memudahkan garis koordinasi dan korektif antara KPU dan kemendagri selaku mitra kerja dalam upaya menghadirkan kualitas pemilu dengan data pemilih yang tepat, akuntabel dan memiliki rasa keadilan.

Jauh dari itu semua, harapan pemilu ke depan kita tidak hanya disibukan pada proses bagaimana tahapan-tahapan pemilu secara teknis bisa berjalan dengan baik akan tapi bagaimana ada kesadaran kita semua baik pemerintah, legislatif, partai politik, dan masyarakat memiliki kesadaran yang sama  bahwa kompetisi yang terjadi pada pemilu ke depan akan melahirkan kompetisi yang sehat dan kepemimpinan politik nasional lebih baik lagi. (rm.id)