Stop Korupsi Di Daerah

SERPONG - Sudah saatnya korupsi dan kebocoran dana pembangunan daerah distop. Sudah saatnya pihak Pemda dan DPRD sama-sama bertekad membersihkan institusinya dari oknum pejabat nakal yang suka memainkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

 

Oleh karena itu, kita juga berharap, para kepala daerah dan pimpinan DPRD membersihkan lembaganya dari calo proyek. Sehingga tak ada lagi kebocoran APBD. Tak ada lagi, penggunaan APBD yang tak sesuai peruntukan.

 

Kita juga berharap, para gubernur, bupati dan walikota membersihkan institusinya dari oknum pejabat nakal dan makelar anggaran. Kalau ada oknum yang coba-coba bermain, segera tindak dan seret ke meja hijau.

 

Untuk memberantas kongkalikong di Pemda dan DPRD, kepala daerah bersama-sama pimpinan DPRD mesti menggandeng Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk mencegah kemungkinan terjadinya permainan, kalau perlu Kejaksaan Agung dan KPK ikut mengawasi proses perencanaan APBD dari awal.

 

Kita berharap, proyek pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan dan jembatan serta pembangunan gedung sekolah dan puskesmas diawasi lebih ketat lagi. Pengawasan mesti dilakukan sejak perencanaan, tender hingga pelaksanaan proyek.

 

Kita berharap, yang jadi pemenang tender adalah perusahaan dengan rekam jejak baik. Kita juga berharap, pejabat yang jadi pengawas proyek adalah pejabat dengan rekam jejak baik dan berintegritas.

 

Gubernur, bupati dan walikota juga mesti aktif mengawasi proyek-proyek pembangunan di daerah. Kalau ada tanda-tanda penyimpangan, segera lakukan evaluasi. Kalau ternyata yang tidak kompeten pejabat pengawas lapangannya, segera copot dan ganti dengan pejabat lain yang lebih kompeten dan berintegritas.

 

Ke depan ini, kita berharap proses tender proyek pemerintah daerah dilakukan lebih transparan. Kalau perlu, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ikut mengevaluasi nilai proyeknya. Apakah ada indikasi penggelembungan atau tidak.

 

Ke depan ini, kita juga berharap, semua pejabat daerah, terutama para kepala dinas benar-benar menjaga anggaran pembangunan yang sudah dialokasikan melalui APBD. Semua anggaran mesti bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Jangan ada lagi kebocoran. Jangan ada lagi korupsi.