Ketua DPR Puan Sejalan dengan Kebijakan Presiden Prabowo

JAKARTA - Sikap Ketua DPR Puan Maharani sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam banyak hal, Puan menunjukkan dukungan terhadap kebijakan Prabowo. Yang terbaru, soal efisiensi anggaran 2026.

 

Efisiensi anggaran tidak hanya akan dilaksanakan di tahun ini. Tahun depan juga. Rencana efisiensi ini sudah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

 

Puan setuju dengan kebijakan ini. Dengan catatan, kebijakan ini untuk kebaikan rakyat.

 

"Efisiensi anggaran, selama memang baik untuk rakyat, DPR tentu saja akan mendukung. Kita lihat dulu dari postur yang terbaru bagaimana, yang pasti sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat," kata Puan, di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (25/5/2025).

 

Ketua DPP PDIP ini menyatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 bakal dibahas pada masa sidang yang akan datang. DPR akan menelaah pengelolaan dan postur APBN itu.

 

Puan menerangkan, pekan depan akan ada pandangan Fraksi terhadap RAPBN. Kemudian Pemerintah akan memberikan jawaban atas pandangan Fraksi itu. Setelah itu, pembahasan secara detail akan dilakukan oleh komisi-komisi.

 

Akan dibahas apa saja program Pemerintah. Dibahas oleh komisi-komisi yang ada di DPR. Kita lihat apa yang terbaik bagi rakyat, hingga pengelolaan Pemerintah sesuai dengan akuntabilitas," ucap putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini.

 

Sebelumnya, Sri Mulyani memastikan efisiensi anggaran akan kembali dilakukan di 2026. Pemerintah akan menyusun rencana efisiensi ini berdasarkan evaluasi tahun 2025.

 

"Kinerja Kementerian/Lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu anggaran APBN," terang Sri Mulyani.

 

Bendahara Negara menyebut, efisiensi dilakukan untuk penguatan kualitas belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara akan dialokasikan di kisaran 14,19-14,75 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di 2026. "Kalau mau disampaikan jawaban saya, tegas dilakukan (efisiensi)," kata Sri Mulyani.

 

Bukan kali ini saja Puan sejalan dengan kebijakan Prabowo. Dalam beberapa isu, Puan memastikan, DPR ataupun PDIP siap membantu Pemerintah menyukseskan program dan kebijakan prorakyat.

 

Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan andalan Prabowo. Puan mengajak publik memberi kesempatan pada Pemerintah untuk menyempurnakannya. Dia meyakini, Pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), akan terus berbenah. Dari sisi standar mutu, keamanan pangan, hingga kehigienisan dalam proses penyajian.

 

Mari kita beri kesempatan Pemerintah untuk menyempurnakan program yang masih baru ini. Karena MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, khususnya bagi anak-anak kita," kata Puan, Kamis (23/4/2025).

 

Saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025) bersama Prabowo, Puan juga menegaskan komitmen DPR mendukung upaya Pemerintah meningkatkan kesejahteraan buruh.

 

"DPR mendukung upaya Pemerintah dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Perkuat kebijakan, pengaturan, dan program dalam memberikan jalan bagi buruh mendapatkan perlindungan hak-hak, penciptaan lingkungan kerja aman, harmonis, serta masa depan buruh yang sejahtera," ucapnya.

 

Puan juga mendukung kebijakan Pemerintah yang melarang perusahaan menahan ijazah dan dokumen pribadi milik karyawan, seperti tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025. Puan yakin, aturan ini akan menghentikan praktik-praktik pelanggaran di dunia kerja. 

 

Jauh sebelumnya, usai pertemuan Megawati dengan Prabowo, Senin (7/4/2025), Puan menegaskan, PDIP akan bersinergi dengan Pemerintahan. "Bersama membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas Presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo," ujarnya.

 

Sikap Puan ini mendapat apresiasi dari Gerindra. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, sikap Puan positif bagi Pemerintah.

 

Tentu, selaras dengan sikap politik Ibu Megawati dan PDI Perjuangan selama ini, yang komit menjadi mitra strategis dan kritis bagi pemerintahan Pak Prabowo. Sikap Ibu Puan menunjukkan manifestasi dari hal tersebut," kata Dahnil, kepada Redaksi, Minggu malam (25/5/2025).

 

Dari sisi PDIP, Aryo Seno Bagaskoro menegaskan, sejak pelantikan Presiden Prabowo, partainya menempatkan diri sebagai mitra strategis, sekaligus mitra kritis Pemerintah. Artinya, meskipun tidak di dalam pemerintahan, Banteng tetap mendukung visi Prabowo.

 

"Posisi itu tidak berubah hingga sekarang. Meskipun secara legal formal, pengesahan sikap politik partai akan terjadi nanti di Kongres dengan mempertimbangkan aspirasi kader dan akar rumput," kata Juru Bicara PDIP ini, saat dikontak Redaksi, Minggu (25/5/2025).

 

Dalam konteks tersebut, kata Seno, yang disampaikan dan menjadi kebijakan Puan di DPR adalah sebagai bagian dari tugas negara menjadi ketua lembaga tinggi negara, yang bertanggung jawab mengawal berjalannya pemerintahan di bidang legislatif. "Ini peran yang kita pahami harus dilakukan dalam koridor mandat rakyat sekaligus penugasan Partai," tegasnya.