Pengelola Hotel Bisa Tersenyum, Pemda Diperboleh Gelar Acara di Hotel Kembali

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi angin segar bagi pemerintah daerah. Kini, Pemda diperbolehkan kembali menggelar kegiatan di hotel dan restoran.

 

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyokong industri perhotelan yang sempat lesu akibat aturan efisiensi anggaran.

 

Namun, kebijakan ini langsung mendapat catatan dari DPR. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyambut baik langkah tersebut.

 

Menurutnya, industri hotel memang butuh dukungan. Tapi, semua itu tetap harus dibarengi dengan aturan yang jelas.

 

Secara prinsip setuju atas relaksasi efisiensi anggaran tersebut. Industri perhotelan harus didukung oleh pemerintah. Namun, harus ada parameter yang jelas sebagai panduan bagi Pemda,” ujar Khozin saat reses di Jember, Sabtu (7/6).

 

Khozin yang juga pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Khozini itu menyebut, sudah saatnya Kementerian Dalam Negeri merevisi aturan sebelumnya. Ia menyinggung surat edaran yang diterbitkan Mendagri pada 23 Februari lalu.

 

Saat itu, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SE Nomor 900/833/SJ sebagai turunan dari Inpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Dalam aturan itu, belanja Pemda untuk kegiatan seremonial dibatasi ketat.

 

Khozin menilai, perlu ada surat edaran baru sebagai koreksi terhadap SE sebelumnya. Ia menyebut, panduan tersebut penting agar Pemda tidak bingung atau justru lepas kendali.

 

Harus ada pedoman baru, agar tidak terjadi kebingungan atau kebablasan. Spirit efisiensi dan relaksasi harus terukur,” ucapnya.

 

Menurutnya, tanpa panduan yang jelas, semangat efisiensi bisa melenceng. Kebijakan yang semula bertujuan menyelamatkan industri perhotelan bisa saja disalahgunakan jadi ajang pemborosan baru.

 

Khozin juga meminta Kemendagri lebih hati-hati ke depan. Setiap kebijakan sebaiknya disusun lewat kajian matang. Bukan cuma reaktif atau tambal sulam.

 

“Ke depan dalam setiap menerbitkan kebijakan harus ada kajian yang matang dan terukur. Jangan ada kesan plin-plan,” kata legislator dari dapil Jatim IV (Jember-Lumajang) ini.

 

Ia mengakui, efisiensi anggaran berdampak langsung pada sektor perhotelan. Tapi, tak semua daerah merasakannya secara merata. Beberapa wilayah justru tetap stabil karena sektor wisatanya tetap bergeliat.

 

“Daerah-daerah yang objek wisatanya optimal, industri perhotelan tak banyak terdampak,” kata Khozin.

 

Karena itu, ia mendorong agar Pemda lebih kreatif mengembangkan potensi daerah. Efek dominonya bisa menyentuh sektor lain, termasuk UMKM dan perhotelan.

 

“Di sini pentingnya Pemda untuk mengeksplorasi obyek wisata dan potensi daerahnya,” tutupnya.