Dahnil Anzar Simanjuntak: Bagi Kami, Banyak Yang Perlu Dievaluasi

JAKARTA - Penyelenggaraan haji tahun 2025 dituding banyak masalah. Mulai dari kedatangan hingga puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. 

 

Masalah yang sempat menjadi viral adalah suami istri atau anak-orang tua atau lansia dan pendampingnya terpisah hotel saat di Makkah.

 

Ada juga kendala dalam penempatan tenda di Arafah. Selain itu masalah keterlambatan penjemputan di Muzdalifah dan masalah lainnya.

 

Atas berbagai kesalahan itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf pada jemaah haji. “Saya selaku Amirulhaj dan Menteri Agama menyampaikan permohonan maaf,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Makkah, Rabu (11/6/2025).

 

Namun, permintaan maaf dari Menag belum menyelesaikan masalah. Karenanya, anggota Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat, Muslim Ayub mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

 

"Kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI," kata Muslim Ayub, Selasa, 10 Juni 2024.

 

Menurutnya pansus akan menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji, mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.

 

Sebagai anggota Timwas Haji, Muslim menerima berbagai keluhan dari jemaah haji Indonesia. Diantaranya, soal layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji. "Banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan," ujarnya.

 

Anggota Komisi XIII DPR itu pun berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026. 

 

Anggota Timwas Haji sekaligus anggota Komisi VIII DPR, Abdul Fikri Faqih setuju saja jika muncul wacana membentuk Pansus Haji sebagai upaya mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun ini.

 

Kata dia, mayoritas anggota Timwas Haji menyatakan siap untuk menandatangani persetujuan Pansus Haji. “Anggota Timwas Haji kayaknya siap semuanya,” ujar dia.

 

Lalu, bagaimana respons dan tanggapan Pemerintah, khususnya Badan Penyelenggara Haji Indonesia? Wakil Kepala BPH, Dahnil Anzar Simanjuntak pasrah jika DPR mau membentuk Pansus Haji. “Kami kira DPR yang paling tahu, perlu atau tidaknya membentuk Pansus Haji,” ungkap Dahnil.

 

Untuk mengetahui lebih panjang mengenai pandangan Dahnil Anzar Simanjuntak mengenai wacana pembentukan Pansus Haji. Berikut wawancaranya.

 

Di DPR, ada dorongan dari anggota Timwas Haji 2025 untuk membentuk Pansus Haji. Apa respons dan tanggapan Anda mengenai Pansus Haji?

 

Kami kira DPR yang paling tahu, apakah diperlukan atau tidak (membentuk Pansus Haji).

 

Tapi, Anda setuju jika penyelenggaraan haji 2025 banyak yang perlu dievaluasi?

 

Yang jelas bagi kami tentu banyak evaluasi yang harus dilakukan, dan kita harus melakukan self correction, karena penyelenggaraan haji adalah amanah penting.

 

Dari penyelenggaraan haji kemarin, apa saja yang menjadi bahan evaluasinya? 

 

Diplomasi harus dilakukan secara Jujur dan tidak glorifikasi kosong dan narsistik.

 

Lalu, sektor-sektor mana saja yang perlu dibenahi ke depannya?

 

Perbaikan data sejak keberangkatan, jumlah syarikah, catering dan manajemen mobilisasi serta rentang komando yang harus jelas di lapangan.

 

Mengenai jumlah dan kinerja syarikah, bisa Anda jelaskan?

 

Syarikah atau operator haji di Saudi terlalu banyak, hal itu justru membuat banyak masalah. Termasuk keterlambatan pengangkutan sejumlah jemaah dari hotel di Makkah menuju Arafah. 

 

Tahun depan dibatasi jumlah syarikahnya, harapannya layanan haji menjadi lebih baik.

 

Berikutnya, apa catatan Anda dari penyelenggaraan haji kemarin?

 

Yang terpenting adalah pengelolaan yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik rente dan korupsi.