Woow… Kelebihan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Anggota DPRD Lebak Capai Rp 185 Juta

LEBAK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten menemukan ketidaksesuaian atau kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan kesehatan bagi anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Lebak TA 2024, sebesar Rp 185.180.388. Dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak TA 2024, diketahui Sekretariat DPRD Lebak menganggarkan belanja iuran jaminan kesehatan DPRD Rp 285.600.000.

 

Dasar perhitungan belanja iuran jaminan kesehatan DPRD adalah uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi atau berjumlah delapan komponen. Dari hasil perhitungan tersebut, Sekretariat DPRD Lebak melakukan belanja iuran jaminan kesehatan DPRD Rp 288.000.000.

 

Sedangkan berdasarkan audit BPK RI Banten, perhitungan belanja iuran jaminan kesehatan DPRD oleh Sekretariat tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sebab, yang menjadi dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan DPRD adalah tiga komponen, yakni gaji pokok (uang representasi), tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.

 

“BPK telah menghitung kembali besaran iuran sesuai dengan ketentuan selama 12 bulan dengan total sebesar Rp 102.819.612,00. Atas ketidaksesuaian tersebut terdapat selisih pembayaran iuran jaminan kesehatan DPRD sebesar Rp 185.180.338,00 (Rp 288.000.000,00-Rp 102.819.612,00),” tulis BPK RI Banten dalam laporannya yang dikutip tangselpos.id.

 

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lebak untuk menginstruksikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih cermat dalam memverifikasi Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam membahas hasil evaluasi APBD dari Pemprov Banten.

 

Selain itu Sekretaris DPRD Lebak agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja pegawai berupa belanja iuran jaminan kesehatan DPRD dan memproses kelebihan pembayaran atas belanja iuran jaminan kesehatan DPRD Rp 185.180.388 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

Sementara Analis Kebijakan Sekretariat DPRD Lebak, Mulyono menjelaskan, temuan tersebut terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara BPK dengan BPJS Kesehatan dalam penentuan besaran iuran jaminan kesehatan DPRD.

 

"BPJS Kesehatan berpedoman kepada angka maksimal Rp 12 juta dikali empat persen yang berasal  dari tujuh komponen, sementara BPK mengacu pada tiga komponen yaitu uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan," ungkap Mulyono di DPRD Lebak, Rabu (25/6/2025).

 

Terhadap temuan tersebut, kata dia, pertama meningkatkan pengendalian dan kedua adalah memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp 185 juta. Mengenai rekomendasi pertama terkait pengendalian, pihaknya langsung melakukan evaluasi atas temuan tersebut dan tindak lanjutnya ke pembayaran berikutnya mengikuti hasil temuan BPK

 

"Sementara yang kedua mengenai kelebihan pembayaran dari Sekretariat DPRD sudah menyampaikan surat permintaan kelebihan pembayaran agar disetorkan ke Kas Daerah," katanya.

 

Ditanya kapan penyelesaian pembayaran tersebut, Mulyono menerangkan, jawaban BPJS Kesehatan Cabang Lebak karena terdapat persepsi yang berbeda, mereka juga menunggu arahan dari pusat.

 

Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah mengingatkan, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI Banten.

 

Ditanya progres tindak lanjut LHP BPK RI, ia menegaskan, saat ini baru pada tahap berkirim surat terhadap mereka yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan. “Jadi hasil temuan itu kita surati terhadap orang-orang yang mempunyai kewajiban untuk melunasi (kelebihan pembayaran, red),” ujar Amir.(*)