Warning Ketua MPR, Menteri Jangan Bikin Gaduh Dengan Kebijakan Yang Kurang Matang

JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani mewarning para menteri di Kabinet Merah Putih, jangan bikin gaduh dengan kebijakan yang kurang matang.

 

Muzani juga meminta para menteri jangan jadi beban bagi Presiden Prabowo Subianto. Pesan Muzani ini disampaikan usai beberapa kali terjadi kegaduhan akibat kebijakan di tingkat kementerian.

 

Kebijakan yang menuai protes masyarakat itu, baru reda setelah Presiden turun gunung mengambil alih.

 

“Para pembantu Presiden perlu memberikan kajian yang lebih komprehensif, lebih mendalam. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak menjadi masalah baru di tingkat presiden,” kata Muzani kepada wartawan di Gedung DPR/DPD/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

 

Muzani kemudian menyoroti sejumlah kebijakan Pemerintah yang bikin geger publik. Di antaranya menyangkut sengketa batas wilayah empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

 

Muzani menilai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian seharusnya dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui kajian teknokratik yang memadai.

 

“Masalah seperti ini sebenarnya dapat diselesaikan di tingkat kementerian. Tidak harus Presiden yang turun tangan langsung,” ungkap Sekjen Partai Gerindra itu.

 

Muzani juga menyebutkan, Presiden seharusnya hanya difokuskan pada isuisu yang bersifat strategis dan berdampak besar terhadap pembangunan nasional.

 

“Presiden perlu difokuskan pada persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih bermakna, dan berdampak luas bagi kepentingan bangsa ke depan,” tegas Muzani.

 

Seperti diketahui, selama 8 bulan pemerintahan berjalan, ada sejumlah kebijakan menteri yang bikin Presiden harus turun tangan. Pertama kenaikan PPN dari 11 menjadi 12 persen.

 

Protes terhadap kebijakan ini akhirnya mereda setelah Presiden membatalkan kebijakan tersebut. Kedua, soal larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram.

 

Kebijakan ini membuat warga kesulitan mendapatkan gas dan harus antre hingga berjam-jam. Akhirnya, kebijakan ini dibatalkan Presiden.

 

Ketiga, penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) 2024. Keputusan ini membuat kekecewaan dari para CPNS yang sudah lulus seleksi.

 

Presiden akhirnya memutuskan, agar dilakukan percepatan pengangkatan paling lambat Juni 2025.

 

Keempat, soal polemik tambang di Raja Ampat yang menuai protes keras masyarakat. Lagi-lagi, Presiden harus turun tangan untuk mencabut dan membatalkan izin bagi perusahaan tambang di Raja Ampat.

 

Kebijakan lain yang juga membuat gaduh yakni soal sengketa empat pulau Aceh-Sumatera Utara (Sumut). Masuknya 4 pulau Aceh menjadi milik Sumut, membuat protes dan ketegangan di Aceh. Presiden yang sedang melakukan kunjungan ke luar negeri kembali turun tangan membatalkan keputusan tersebut.

 

Terakhir, persoalan masyarakat Pulau Enggano, Bengkulu, yang sudah terisolasi selama empat bulan. Prabowo kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengatasi masalah di sana.

 

Pengamat Komunikasi Politik sekaligus pendiri Lembaga KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) mendukung pernyataan Muzani.

 

Meskipun sebelumnya Presiden bilang cukup puas dengan kinerja menteri, nyatanya ada sejumlah kebijakan yang memang bikin gaduh. Akibatnya, Presiden harus turun tangan meredakan kegaduhan.

 

“Pak Prabowo bilang puas. Tapi menurut saya, ada ya yang bermasalah. Terutama dari segi komunikasi. Misalnya, soal empat pulau Aceh dan Sumatera Utara, dan hal kontroversi lainnya,” kata Hensa kepada tangselpos.id, semalam.