Transportasinya Terintegrasi, Pariwisata Dan Ekonomi Di Pulau Seribu Menggeliat

JAKARTA - Pasca meluncurkan layanan dua kapal baru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong mengintegrasikan sistem layanan transportasi di Kepulauan Seribu. Langkah tersebut diyakini akan meningkatkan peluang investasi wisata dan kualitas hidup warga.

 

Permintaan itu disampaikan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Untuk itu, Komisi B mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) DKI segera melakukan kajian dan evaluasi terhadap inte­grasi sistem transportasi perairan.

 

Langkah ini dinilai penting agar moda transportasi laut dapat dike­lola secara profesional dan men­jadi bagian dari unit usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor transportasi, seperti yang telah dilakukan Transjakarta.

 

Ketua Komisi B DPRD DKI Nova Harivan Paloh menyatakan, selama ini pengelolaan transportasi laut di Kepulauan Seribu belum optimal. Padahal, transportasi laut merupakan satu-satunya akses utama bagi warga dan wisatawan untuk menjangkau wilayah tersebut.

 

Transportasi laut di Kepulauan Seribu belum terintegrasi dalam sistem transportasi publik yang dikelola BUMD. Padahal, potensinya sangat besar untuk dikembang­kan menjadi layanan publik yang andal, terjadwal dan terjangkau,” ujar Nova, Selasa (16/7/2025).

 

Komisi B menilai, integrasi transportasi perairan dapat men­jadi solusi untuk meningkatkan konektivitas antar pulau maupun antara Kepulauan Seribu dengan daratan Jakarta.

 

Selain meningkatkan kualitas layanan, hal ini juga membuka peluang investasi dan pengem­bangan usaha transportasi laut se­cara profesional melalui BUMD.

 

Upaya integrasi ini dinilai sejalan dengan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI serta arah kebijakan nasional dalam pengembangan wilayah maritim dan kepulauan.

 

Ia menambahkan, integrasi transportasi laut ke dalam sistem transportasi publik darat, harus didukung pembangunan infra­struktur dermaga yang memadai, sistem tiket berbasis teknologi, serta sinergi dengan moda trans­portasi lainnya.

 

“Jika dikelola dengan pendekatan profesional dan berbasis pelayanan publik, transportasi laut di Kepulauan Seribu tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup warga. Tetapi juga mendukung pengembangan pari­wisata dan pertumbuhan ekonomi lokal,” kata politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini.

 

Sebelumnya, pada Jumat (4/7/2025), Gubernur Jakarta Pramono Anung meluncurkan dua kapal wisata baru, yakni Paus 2 dan Paus 3, di Pulau On­rust, Kepulauan Seribu. Pelun­curan ini merupakan bagian dari upaya pengembangan transpor­tasi laut di kawasan tersebut.

 

Pram mengatakan, dua kapal wisata tersebut diluncurkan sebagai solusi atas tingginya biaya transportasi yang masih dirasakan warga Kepulauan Seribu untuk menuju ke daratan, meskipun mereka telah memperoleh fasilitas tarif gratis dari layanan Transja­karta maupun Transjabodetabek.

 

Pram menegaskan, tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan transportasi publik. Hal ini merespons keluhan warga dari beberapa pulau seperti Pulau Pramuka, Tidung, dan Kelapa mengenai mahalnya ongkos perjalanan ke daratan Jakarta.

 

Adapun rute kapal wisata Paus 2 dan Paus 3 meliputi Pelabuhan Penumpang Muara Angke-Pu­lau Cipir-Pulau Onrust-Pulau Kelor-Pulau Bidadari-kembali ke Muara Angke. Kapal beroperasi empat kali sehari, yaitu pada pukul 08.00, 10.00, 12.00, dan 14.00 WIB.

 

Kapal wisata ini memiliki kapasitas 80 penumpang, dengan tarif retribusi sebesar Rp 49.000. Sementara untuk penumpang reguler ke Kepulauan Seribu, Dinas Perhubungan DKI saat ini mengoperasikan 19 unit kapal penumpang.