Dibanding Tahun Lalu, Kinerja Keuangan Pemprov Banten Turun 10 Persen

SERANG - Realisasi pendapatan dan belanja pada APBD Provinsi Banten TA 2025 per 31 Juli menunjukkan kinerja yang tidak begitu bagus jika dibanding pada periode yang sama pada tahun sebelumnya atau year on year (YoY). Kinerja pendapatan daerah secara YoY turun 10,94 persen dan belanja turun 10,91 persen.

 

Dalam APBD TA 2025, target pendapatan ditetapkan Rp 11,76 triliun dan baru terealisasi per 31 Juli sebesar Rp 5,32 triliun (45,42 persen). Capaian kinerja YoY pendapatan turun sebesar 10,94 persen. Pada 2024, target pendapatan Rp 12,40 triliun dan terealisasi Rp 6,97 triliun (56,18 persen).

 

Dari tiga sektor pendapatan daerah, persentase realisasi pajak daerah menjadi yang paling kecil, yakni 44,97 persen atau sebesar Rp 3,74 triliun dari target Rp 8,31 triliun. Kemudian pendapatan transfer berkontribusi 45,89 persen atau Rp 1,57 triliun dari target Rp 3,44 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi Rp 3,19 triliun atau 50,29 persen dari target Rp 6,34 miliar.

 

Kemudian untuk pos belanja daerah juga mengalami penurunan, dari anggaran Rp 11,77 triliun baru terealisasi Rp 4,65 triliun atau sebesar 39,53 persen. Jumlah tersebut turun 10,91 persen jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang terealisasi Rp 6,23 triliun atau 50,44 triliun dari anggaran Rp 12,35 triliun.

 

Rincian belanja daerah tertinggi pada pos belanja transfer yang mencapai 61,91 persen atau Rp 1,40 triliun dari anggaran Rp 2,26 triliun. Kemudian belanja operasi terealisasi 3,07 triliun atau sebesar 42,49 persen dari anggaran Rp 7,28 triliun, dan belanja modal terealisasi Rp 171,21 miliar atau 15,28 persen dari anggaran Rp 1,12 triliun. Sedangkan belanja tidak terduga (BTT) belum terpakai alias masih utuh dari anggaran Rp 1,10 triliun.

 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menjelaskan, jika dibandingkan dengan realisasi antara pendapatan maupun belanja pada periode yang sama atau YoY terjadi penurunan 10,94 persen untuk pendapatan dan 10,91 untuk belanja.

 

“Realisasi pendapatan per 31 Juli Rp 5,32 triliun atau 45,42 persen. Memang jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada periode yang sama tahun sebelumnya memang ada penurunan, namun mudah-mudahan itu akan kita koreksi setelah Perubahan APBD ini,” ungkap Rina, saat ditemui tangselpos.id usai menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi Banten TA 2025 di Gedung DPRD setempat, Selasa (5/8/2025) sore.

 

Kata dia, kondisi tersebut juga terjadi pada pos belanja daerah yang mengalami penurunan pada periode yang sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun karena memang masih ada waktu lima bulan ke depan, anggaran belanja bisa digenjot di akhir triwulan ketiga dan awal triwulan keempat.

 

“Karena masih ada waktu lima bulan ke depan, karena tren untuk belanja ini biasanya itu ada di akhir triwulan tiga dan awal triwulan empat. Langsung mereka (Organisasi Perangkat Daerah, red) speed-nya digas,” terangnya.

 

Ditanya soal menurunya kinerja pendapatan maupun belanja, Rina menerangkan, ada beberapa faktor yang menghambat realisasi tersebut. Misalkan dalam APBD TA 2025 sudah dianggarkan belanja pegawai untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun ternyata baru akan salur pada bulan ini.

 

“Terkait pendapatan, waktu evaluasi APBD Murni 2025 kita mendapatkan hasil evaluasi dari Mendagri. Hasil evaluasi itu pusat tidak menginginkan adanya biaya tinggi, maka beberapa daerah tidak hanya Banten untuk menurunkan persentase tarif pendapatan terutama pada sektor pajak daerah,” terangnya.

 

Dari penurunan persentase paling tinggi pendapatan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) tersebut berimplikasi pada penurunan belanja. “Nah nanti karena ini di injury time di 31 Desember baru kita bahas, maka atas dasar konsultasi dengan Kemendagri pun, kita akan melakukan evaluasi ini di Perubahan APBD,” pungkasnya.(*)