Koh Bisa ASN Dan Pegawai BUMN Terima Bantuan Sosial

JAKARTA - Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan kepada masyarakat menuai kontroversi karena yang menerima bukan rakyat miskin. Bantuan sebesar Rp 600 ribu diberikan kepada ASN dan pegawai BUMN hingga dokter.

 

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos tersebut. Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter.

 

Lalu, PPATK juga menemukan lebih dari 6.000 penerima bansos yang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial.

 

Menanggapi hal itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan melakukan verifikasi data terhadap laporan yang menunjukkan hampir 28 ribu pegawai BUMN terindikasi menerima bansos.

 

“Apakah benar mereka pegawai BUMN. Itu masih perlu diverifikasi, dan pasti kita akan koordinasi ya (dengan Kementerian BUMN),” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (8/8/2025).

 

Ia menjelaskan, verifikasi data ini menjadi penting untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan terkait penyaluran bansos. “Kalau benar mereka adalah pegawai BUMN, pasti kita akan koordinasi. Tapi ini masih akan kita dalami,” ujar Gus Ipul.

 

Sementara, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk selalu memverifikasi data penerima bantuan sosial (Bansos), sebelum proses penyaluran. Tak terkecuali untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU).

 

“Verifikasi data dulu. Jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar, karena data itu yang paling penting, sebagai pegangan,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senin (11/8/2025).

 

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago mendesak agar pemerintah melalui berbagai lembaga untuk memperbaiki data Bansos agar tepat sasaran. “Apakah memang ada kesalahan data dari Kemensos,” ujar Irma.

 

Sementara, Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Effendy Choirie atau Gus Choi mengakui jika data Bansos sudah bermasalah sejak lama. “Kemensos sedang memperbaikinya,” kata Gus Choi.

 

Untuk lebih jelasnya berikut wawancara Irma Suryani Chaniago terkait Bansos BSU yang tidak tepat sasaran.

 

Banyak ASN dan ribuan pegawai BUMN menerima bansos BSU. Apa tanggapan Anda?

 

Saya mempertanyakan bagaimana bisa hal tersebut terjadi. Apakah karena data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tidak pernah diaudit atau memang ada kesalahan data di Kementerian Sosial (Kemensos).

 

Saya kira harus dicari terlebih dahulu sumber datanya yang digunakan untuk Bansos tersebut.

 

Menurut Anda, bagaimana?

 

Ya. Perlu dijelaskan ke publik datanya. Yang kedua, Bansos yang diterima pegawai BUMN dalam bentuk apa saja. Dan pegawai BUMN yang menerima Bansos itu apakah organik atau yang outsourcing.

 

Bansos yang diterima bentuknya uang tunai?

 

Kalau bentuknya uang tunai harus di check melalui data BPS, kenapa mereka bisa masuk golongan orang miskin.

 

Yang ASN. Bagaimana?

 

Kalau yang ASN melalui Menpan RB. Kenapa mereka (ASN) bisa masuk

 

Apakah ASN dan ribuan pegawai BUMN yang mendapatkan Bansos ini memang disengaja?

 

Jika ini disengaja, tentu ini ada modus dan motifnya.

 

Pertanyaan selanjutnya untuk Bansos yang diterima oleh ASN tentunya harus ditanyakan juga pada Menpan RB dan pada gubernur, bupati-nama penerima Bansos bisa juga dilakukan oleh dinas sosial daerah.

 

Lalu, apa yang musti dilakukan oleh pemerintah dalam membenahi data penerima Bansos agar tidak bermasalah lagi?

 

Memang tidak ada jalan lain selain melakukan sensus penduduk oleh BPS. Jangan dilakukan dengan survey karena margin error survey cukup besar, sehingga data orang yang betul-betul miskin dapat terukur.