Prabowo Akan Hadir Di Sidang Umum PBB

JAKARTA - September nanti, Presiden Prabowo Subianto akan manggung di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat. Prabowo akan berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB.

 

Sidang Umum ke-80 PBB akan dibuka pada 9 September 2025. Sesi Debat Umum Tingkat Tinggi dimulai pada 23 sampai 27 September 2029, dan berlanjut pada 29 September 2029.

 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan, Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato pada 23 September. Prabowo menjadi pembicara ketiga setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

 

"Informasi yang kami peroleh, sejauh ini Beliau (Prabowo) dijadwalkan pidato pada tanggal 23 (September). Pidato ketiga setelah Presiden Brazil dan Presiden AS," kata Hasan.

 

Dalam sesi debat tingkat tinggi itu, para pemimpin negara anggota PBB secara bergantian berpidato di General Assembly Hall, Markas PBB New York. Dalam sesi itu, para pemimpin dunia akan menyampaikan posisi mereka masing-masing. Termasuk prioritas dalam menghadapi tantangan dan dinamika global, khususnya dalam refleksi mereka terhadap 80 tahun berdirinya PBB yang diperingati pada tahun ini.

 

Presiden Sidang Majelis Umum ke-80 PBB Annalena Baerbock dijadwalkan membuka sesi debat tingkat tinggi itu dengan menyampaikan pidato bertemakan “Better Together," yang isinya antara lain mengenai pentingnya persatuan, solidaritas, dan aksi kolektif.

 

Rencana kehadiran Prabowo di PBB itu mendapat dukungan DPR. Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menilai, rencana Prabowo berpidato langsung di Sidang Majelis Umum PBB merupakan langkah strategis untuk menguatkan posisi Indonesia di kancah global.

 

Nurul mencatat, setidaknya ada tiga aspek penting terkait kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB. Pertama, kehadiran Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang konsen terhadap berbagai isu global. "Indonesia negara demokrasi besar di Asia dan anggota G20 yang memiliki peran strategis, khususnya dalam isu perdamaian, ketahanan pangan, energi, perubahan iklim, dan berbagai agenda global lainnya," kata Nurul, Minggu (24/8/2025).

 

Kedua, pidato Prabowo bisa menjadi ajang untuk mempertegas arah kebijakan luar negeri Indonesia. Menurut Nurul, Prabowo perlu menitikberatkan pada konsistensi Indonesia dalam prinsip bebas-aktif, memperjuangkan Palestina, dan menekankan pentingnya multipolarisme.

 

"Sekaligus memosisikan Indonesia sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang," tutur politisi Partai Golkar itu.

 

Ketiga, masyarakat berharap Prabowo menyampaikan pesan yang visioner dan relevan. Termasuk menyuarakan aspirasi negara-negara Global South yang selama ini termarjinalkan dalam percaturan geopolitik.

 

Nurul mengatakan, pidato Prabowo di Sidang Umum PBB harus dijadikan momentum agar dunia internasional melihat politik luar negeri yang dijalankan Indonesia. Khususnya mengenai gaya kepemimpinan Prabowo di level global, apakah akan tampil vokal atau cenderung normatif.

 

"Secara keseluruhan, kami berharap kesempatan ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Presiden Prabowo untuk mengangkat profil Indonesia di mata dunia," tutur Nurul.

 

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana menyarankan lima poin penting yang perlu disampaikan Prabowo di Sidang Umum PBB.

 

Pertama, isu perdamaian dunia. Menurut Prof Hikmahanto, isu ini menjadi sangat penting di tengah geopolitik yang semakin tidak menentu. "Agar negara-negara tidak melanggengkan perang," pesannya saat dihubungi Tangselpos.id, Minggu (24/8/2025) malam.

 

Kedua, Prabowo harus berani menyuarakan agar PBB harus dibuat lebih efektif untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Ketiga, negara yang kuat jangan terus membuat negara lemah menjadi terus lemah.

 

Keempat, multipolar harus dimanfaatkan negara-negara untuk kemaslahatan dunia. "Bukan hanya satu atau beberapa gelintir negara," pesan Prof Hikmahanto. Kelima, menyuarakan kemerdekaan Palestina.