Mahasiswa Desak DPRD Pandeglang Rasionalisasi Tunjangan

PANDEGLANG -  Mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Untuk Rakyat (JAMUR) mendesak DPRD Kabupaten Pandeglang untuk memangkas anggaran tunjangan perumahan, transportasi, dana operasional, dan reses yang dinilai cukup besar jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.

 

Dikutip dari Peraturan Bupati (Perbup) Pandeglang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, wakil rakyat mendapatkan sejumlah fasilitas dan tunjangan. Tunjangan yang diperoleh tiap bulan seperti tunjangan transportasi Rp 11,8 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp 10,5 juta, dan dana operasional untuk Ketua Rp 8,4 juta dan Wakil Ketua Rp 4,2 juta.

 

Selain tunjangan di atas, wakil rakyat juga mendapatkan hak keuangan untuk kegiatan reses Rp 10,5 juta per kegiatan serta belanja penunjang kegiatan berupa rapat-rapat, kunjungan kerja (kunker), persiapan, pengkajian, penelaahan dan pembahasan, persetujuan DPRD dalam masalah-masalah khusus, pengawasan, koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

 

Kemudian terdapat tunjangan perumahan untuk Ketua Rp 12 juta, Wakil Ketua Rp 11 juta, dan Anggota Rp 10 juta yang diatur dalam Perbup Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Pandeglang.

 

Koordinator aksi unjuk rasa JAMUR, Moh. Ilham saat menyampaikan orasi di depan Gedung DPRD Pandeglang, Kamis (4/9/2025) mendesak, anggota DPRD Pandeglang untuk melakukan rasionalisasi sejumlah tunjangan yang selama ini dinilai tidak memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Dalam aksi unjuk rasa dengan tema ‘Ganyang Dewan Pengkhianat Rakyat’ ini menyuarakan empat tuntutan dan massa membawa sejumlah poster dan spanduk berisi kritikan terhadap DPRD Pandeglang.

 

Pertama mendesak dilakukan pemangkasan belanja tunjangan perumahan, transportasi, operasional, dan reses yang dinilai berlebihan. Kedua, DPRD diminta untuk tidak melakukan kunker. Ketiga DPRD diminta tegas terhadap semua persoalan daerah yang merugikan rakyat dan segera dilakukan revisi Perbup Nomor 41 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 4 Tahun 2017.

 

“Aksi ini merupakan wujud nyata bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat pengkhianatan terhadap rakyat. JAMUR hadir untuk mengingatkan DPRD bahwa mereka tidak berhak hidup mewah dari uang rakyat, sementara masyarakat masih bergelut dengan kemiskinan dan keterbelakangan,” ungkap Ilham.

 

Dalam aksi tersebut, massa aksi sempat kontak fisik dengan aparat keamanan. Hal tersebut terjadi ketika massa aksi mencoba merangsek masuk ke halaman Gedung DPRD serta mencoba menurunkan delapan bendera partai politik (parpol) dan menggantinya dengan bendera organisasi mahasiswa. Tidak hanya itu, massa juga membakar ban bekas sebagai tanda perlawanan terhadap wakil rakyat.

 

Menurut Ilham, perubahan tidak akan lahir dari DPRD yang tidur dalam kenyamanan. JAMUR hadir sebagai wadah perjuangan kolektif mahasiswa untuk mengawal kepentingan rakyat serta melawan setiap kebijakan yang tidak pro rakyat.

 

“Anggota dewan alih-alih memperjuangkan kepentingan masyarakat tapi justru larut dalam kepentingan diri sendiri dan menumpuk tunjangan, menikmati perjalanan dinas yang tidak jelas serta bersikap pasif terhadap persoalan rakyat,” tegasnya.

 

Sementara pengunjuk rasa lainnya, Bung Hatta mengatakan, kinerja anggota DPRD Pandeglang tidak baik namun di sisi lain mendapat berbagai fasilitas dan tunjangan yang besar. Menurutnya, isi kantong anggota DPRD tidak mencerminkan dengan isi perut rakyat miskin di Kabupaten Pandeglang.

 

“Saat kondisi keuangan daerah sedang morat-marit dan rakyat kesulitan untuk memperjuangkan kehidupan, di sisi lain wakil rakyat justru menikmati sebagian besar uang rakyat. Ini jelas melukai hati nurani rakyat dan tidak pantas lagi disebut sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.

 

Aksi unjuk rasa yang diwarnai kericuhan ini akhirnya bubar setelah waktu Magrib. Massa membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan.

 

Belum Ada Tanggapan Dari DPRD Pandeglang

 

Ketika tangselpos.id, mencoba mengonfirmasi soal besaran tunjangan transportasi, perumahan, dan perjalan dinas kepada Ketua DPRD Pandeglang, Tb. Khotibul Umam tidak mendapat respons. Begitupun Sekretaris DPRD Pandeglang, Suedi tidak memberikan jawaban dan meminta wartawan untuk mengonfirmasi kepada Ketua DPRD.(*)