Prabowo Fokus Garap Kopdes Dan Pertanian

JAKARTA - Pemerintah fokus mempercepat realisasi program yang dapat membuka jutaan lapangan kerja baru. Di antaranya, Koperasi Desa (Kopdes) dan pertanian.

 

Target itu menjadi pem­bahasan utama dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Se­lasa (9/9/2025).

 

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan, salah satu program andalan adalah pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini diperkirakan menyerap 400.000 pekerja, dengan asumsi setiap koperasi mempekerjakan minimal lima tenaga kerja baru.

 

Di sektor pertanian, Pemerin­tah menargetkan pembukaan 1,6 juta lapangan kerja baru dalam dua tahun ke depan, melalui program penanaman kembali perkebunan rakyat atau replanting seluas 870.000 hektare. Pro­gram ini dikelola oleh Kemente­rian Pertanian (Kementan).

 

Selain itu, program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) juga diproyeksikan menyerap tenaga kerja. Pada tahap awal, 100 desa pada program ini di­targetkan menyerap 7.000 orang. Presiden bahkan menargetkan pembangunan 4.000 titik KNMP yang diharapkan dapat menyerap hingga 200.000 orang.

 

“Pemerintah juga bakal men­jalankan program revitalisasi tambak Pantura seluas 20.000 hektare yang diproyeksikan me­nyerap lebih dari 132.000 pekerja. Sementara itu, modernisasi 1.000 kapal nelayan akan membuka hampir 600.000 lapangan kerja baru,” tambah Teddy.

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penting­nya kolaborasi erat antara Pe­merintah dan dunia usaha untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

 

“Kami terbuka untuk usulan-usulan terhadap kebijakan yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja dan memberi masyarakat lebih banyak kesem­patan,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (4/9/2025).

 

Berbagai program konkret juga diluncurkan untuk mencip­takan lapangan kerja, termasuk revitalisasi industri padat karya, stimulus pariwisata, skema pem­biayaan perumahan rakyat mela­lui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

 

Program lainnya mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan subsidi upah, serta perluasan akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan petani.

 

Airlangga juga mengungkap­kan, Pemerintah menyiapkan program magang industri enam bulan dengan honorarium untuk menyambut lulusan baru.

 

Selain itu, sektor pariwisata diperkuat dengan pembukaan bandara internasional baru dan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang diproyeksikan menyerap ribuan tenaga kerja baru.

 

“Digitalisasi, termasuk AI, akan mempekerjakan banyak tenaga kerja. Untuk data labeling saja dibu­tuhkan 10.000 orang,” tuturnya.

 

Percepatan Proyek Strate­gis Nasional (PSN), seperti pembangunan Giant Sea Wall (GSW), juga akan diperluas melalui kerja sama dengan mitra internasional seperti Tiongkok, Korea, Jepang, dan negara-negara Eropa.

 

Di tingkat global, posisi tawar Indonesia diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Kompre­hensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Part­nership Agreement/IEU-CEPA) pada 23 September 2025.

 

Investasi Tepat Sasaran

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai penciptaan lapangan kerja tidak dapat di­lakukan secara instan.

 

Namun, hal itu bisa dipercepat melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran, kemudahan berinvestasi, dan penguatan indika­tor pencapaian.

 

Karena itu, Pemerintah harus mengarahkan anggaran negara pada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas,” kata Esther kepada Tangselpos.id, Jumat (12/9/2025).

 

Esther menambahkan, iklim investasi yang kondusif juga men­jadi syarat penting, agar modal asing maupun domestik semakin deras masuk ke Indonesia.

 

Kemudahan perizinan, kepas­tian hukum, dan ketersediaan infrastruktur perlu dijaga, agar investasi mampu menciptakan efek ganda (multiplier effect) yang nyata bagi perekonomian nasional.

 

Setiap rupiah yang dibelanja­kan negara sebaiknya dibarengi dengan indikator konkret, seperti berapa jumlah tenaga kerja yang berhasil direkrut dan sejauh mana angka kemiskinan berkurang. Dengan begitu, anggaran benar-benar bisa dipantau efektivitas­nya,” tambahnya.