Tunggakan UMKM Mau Dihapus Sektor Produktif Bisa Bangkit

JAKARTA - Senayan mengapresiasi program penghapusan tunggakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi jutaan pelaku UMKM. Hal ini menjadi bukti keberanian Pemerintah menyehatkan kredit mikro dan memberi ruang napas bagi usaha kecil.

 

Anggota Komisi VI DPR Sarifah Suraidah mengatakan, petani dan nelayan bergembira bisa kembali bangkit karena selama ini terjerat kredit macet. Kebijakan strategis itu sangat berpihak pada ekonomi rakyat, sehingga bisa mendorong pertumbuhan UMKM.

 

“Ada komitmen serius se­suai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya memikirkan angka makro semata, tapi juga sangat peduli dengan kondisi riil para pelaku UMKM di lapangan yang kesusahan,” kata Sarifah di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

 

Dia meminta kebijakan populis tersebut langsung tepat sasaran, sehingga memberikan rasa tenang dan keyakinan bagi para pelaku UMKM. Terutama bagi para petani dan nelayan di pelosok yang selama ini kesulitan menyelesaikan kewajiban uang KUR-nya.

 

“Itu penting agar mereka bisa bekerja dengan se­mangat dan percaya bahwa negara hadir untuk mendukung dalam membangun ketahanan pangan nasional,” ucap legislator Fraksi Golkar itu.

 

Kendati demikian, dia mengingatkan perlunya pengawasan ketat dan transparansi agar kebijakan ini tidak menimbulkan moral hazard. Penentuan debitur yang layak mendapat penghapusan utang harus berbasis data dan dilakukan secara objektif.

 

Kita ingin keadilan, bukan penyalahgunaan. Program ini harus tepat sasaran. Ekonomi rakyat harus bisa mengangkat taraf hidup petani dan nelayan kita,” katanya.

 

Sejalan, Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mendorong Kementerian UMKM untuk memperkuat akses keuang­an khususnya permodalan para pelaku UMKM. Hal tersebut harus dilakukan untuk mengakselerasi kegiatan bisnis dan pertumbuhan ekonomi. “Data per Agustus 2025, porsi kredit UMKM tercatat hanya 19 persen dari total kredit yang disalurkan perbankan dengan tingkat pertumbuhan 1,35 persen,” ungkapnya.

 

Diketahui, dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuang­an Daerah (TPAKD) 2025 di Jakarta, Otoritas Jasa Keuang­an (OJK) meluncurkan peta jalan atau roadmap TPAKD. Dokumen ini dirancang untuk memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah secara ter­arah, khususnya bagi pembiayaan UMKM, sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuh­an ekonomi lokal.

 

Sependapat dengan OJK, Chusnunia menilai, keterbatasan akses keuangan jadi salah satu faktor yang menahan laju pertumbuhan ekonomi sekaligus memperlambat penyerapan kredit. Data terbaru menunjukkan sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia belum memanfaatkan layanan perbankan secara optimal.

 

Hingga Mei 2025, sekitar 69,5 persen UMKM masih belum bisa mengakses kredit bank, meskipun 43,1 persen di antaranya membutuhkan pinjaman untuk ekspansi usaha. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain sistem informasi keuangan yang belum memadai, keterbatasan agunan, serta tingginya suku bunga.

 

Dengan roadmap TPAKD, semoga hambatan bisa diatasi, dan lebih banyak UMKM meng­akses pembiayaan yang layak sehingga pertumbuhan ekonomi daerah terdorong,” tandas anggota Fraksi PKB itu.

 

Chusnunia menyebut, kemudahan akses para pelaku UMKM juga terus didorong OJK. Sebe­lumnya, lembaga itu menge­luarkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, untuk mendorong perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank menyalurkan kredit yang mudah, cepat, dan inklusif.

 

Lewat penyederhanaan persyaratan kredit dan kemudahan penilaian kelayakan UMKM diharapkan bisa mempercepat pro­ses bisnis penyaluran kredit bagi para pelaku UMKM itu sendiri,” ucap wakil gubernur Lampung Periode 2019-2023 itu.

 

Dia menilai, UMKM memiliki peran penting dan kontribusi yang besar dalam perekonomian dan penyerapan lapangan kerja. Namun sayangnya, dalam hal akses modal dan investasi, UMKM masih sering terabaikan. Untuk itu, dibutuhkan political will yang kuat dari Pemerintah dan penyelenggara jasa keuangan.

 

Makanya, program yang memberikan akses penghapusan utang bagi pelaku UMKM tersebut sudah baik dan harus dioptimalkan,” pungkasnya.