Kasus Motor “Brebet”, Publik Diminta Tak Panik

JAWA TIMUR - Kasus sepeda motor yang mengalami masalah “brebet” di beberapa kabupaten di Jawa Timur perlu disikapi secara bijak oleh masyarakat dan pihak terkait.

 

Pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik dan Energi (PuskePi), Sofyano Zakaria, menilai langkah cepat Pertamina membuka 17 posko pengaduan merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap konsumen. 

 

“Sikap Pertamina yang telah membuka 17 titik posko untuk menampung pengaduan konsumen di Jawa Timur merupakan bentuk tanggap dan kepedulian perusahaan terhadap konsumennya. Ini juga pertanda bahwa Pertamina bijak menyikapi kasus ini,” ujar Sofyano, di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

 

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah termakan isu yang tidak jelas terkait kasus tersebut.

 

Sofyano menegaskan, kenyataannya kasus sepeda motor yang mengalami “brebet” tidak terjadi di semua kendaraan yang menggunakan Pertalite dan tidak di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

 

“Kasus ini hanya terjadi di enam kabupaten, sementara di Jawa Timur ada 38 kabupaten/kota,” jelasnya.

 

Menurut dia, Pertalite didistribusikan di seluruh SPBU di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan terhadap kualitas bahan bakar tersebut.

 

Lebih lanjut, Sofyano menilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina perlu menggandeng lembaga independen untuk menyelidiki penyebab kasus ini.

 

Perlu dicermati mengapa kasus ini hanya terjadi pada sepeda motor, bukan pada mobil yang juga menggunakan Pertalite,” ujarnya.

 

Selain itu, ia menilai penting bagi pemerintah dan Pertamina menjelaskan secara terbuka ke publik mengapa tidak semua sepeda motor di SPBU yang sama mengalami masalah.

 

Penjelasan mengenai merek dan jenis sepeda motor yang dominan bermasalah juga diperlukan, agar publik mendapat informasi yang utuh.

 

Sofyano juga meminta kepolisian menyelidiki kebenaran adanya dugaan air dalam bahan bakar Pertalite yang viral di media sosial.

 

Jika ternyata Pertalite yang dikomplain mengandung air itu bukan berasal dari SPBU resmi, maka Pertamina maupun pemerintah perlu mengambil langkah hukum, karena hal ini menyangkut penegakan undang-undang terkait penyaluran BBM,” tegasnya.

 

Ia menambahkan, untuk mencegah potensi pencemaran atau perusakan kualitas bahan bakar, Pertamina perlu mempertegas larangan kepada SPBU, agar tidak menjual Pertalite kepada pembeli nonkendaraan bermotor atau pembelian menggunakan jeriken maupun drum.

 

“Pertamina harus menjatuhkan sanksi tegas kepada SPBU yang melanggar, agar kualitas Pertalite di masyarakat tetap terjaga,” kata Sofyano.