Purbaya: Pembangunan Tetap Jalan Terus, IKN Tak Akan Jadi Kota Hantu

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis kabar Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi “kota hantu”. Dia menegaskan, pembangunan IKN akan terus berjalan.

 

Isu IKN bakal menjadi kota hantu mencuat setelah media Inggris The Guardian menyoroti penurunan anggaran dan progres pembangunan yang dinilai tidak secepat ekspektasi awal dan belum terlihatnya aktivitas sosial maupun ekonomi di lokasi ibu kota baru tersebut.

 

“Kalau kata saya, tidak akan jadi kota hantu,” tegas Purbaya setelah Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11/2025).

 

Sejak pertama kali digagas di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), pendanaan proyek pemindahan ibu kota memang sempat mengalami penyesuaian. Dari yang semula mendapat suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 43,8 triliun, kini menjadi Rp 15,33 triliun.

 

Namun, Purbaya memastikan anggaran akan ditambah sesuai keperluan. Apalagi, di era Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah menerapkan skema pembiayaan baru, yakni kombinasi antara APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi asing langsung.

 

“Kalau perekonomian Indonesia sudah bagus, maka dana Pemerintah akan banyak nanti. Jadi, Anda tidak perlu takut. Jangan dengar prediksi orang luar negeri, itu sering salah,” ujarnya menegaskan.

 

Purbaya menjelaskan, saat ini fokus diarahkan pada konsolidasi pembangunan, penataan kelembagaan Otorita IKN, serta peningkatan keterlibatan sektor swasta. Pendekatan ini dipercaya mampu mendorong investasi non-APBN.

 

Ia mengatakan, investasi itu akan menjadi pendorong utama pembangunan selanjutnya. Sementara Pemerintah bertugas menyediakan kerangka hukum dan infrastruktur dasar.

 

Purbaya menyebut, Pemerintah memberi ruang lebih luas kepada pihak swasta untuk membangun hunian dan fasilitas dasar, sekaligus mengurangi beban fiskal yang terlalu besar dan menguji minat pasar terhadap kota baru tersebut.

 

“Kita sudah setujui pihak swasta yang membangun rumah di sana, ada beberapa perusahaan. Sepertinya tidak berhenti, masih jalan terus. Kita ikuti arahan Presiden seperti apa,” katanya.

 

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga menegaskan, situasi di ibu kota baru jauh dari kata sepi. Di lapangan tercatat sekitar 7.000 pekerja konstruksi yang sedang aktif bekerja.

 

Basuki mengatakan, jumlah tersebut diprediksi melonjak menjadi sekitar 20.000 pekerja guna mempercepat pengerjaan fisik. Saat ini prasarana dan sarana perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di IKN resmi dimulai.

 

Pembangunan ini, dipastikan Basuki, dilakukan secara hati-hati untuk menjaga standar tinggi dalam pelaksanaan proyek strategis tersebut.

 

“Ada tiga hal yang saya tegaskan untuk diperhatikan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (3/11/2025).

 

Dimulainya pembangunan infrastruktur kawasan legislatif dan yudikatif ditandai dengan penandatanganan dua paket kontrak pekerjaan:

 

Pertama, Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif dan Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A, serta satu paket Manajemen Konstruksi Induk.

 

Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT), instalasi mekanikal-elektrikal, jalur pedestrian dan pesepeda, jembatan pelengkung, serta dinding penahan tanah.

 

Kedua, untuk Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, nilai kontrak mencapai Rp1,9 triliun dengan total panjang 6,418 kilometer (km). Masa pelaksanaan proyek dimulai Oktober 2025 hingga Desember 2027.