Evaluasi Satu Tahun Pemerintah, Program MBG Jadi Investasi Menuju Indonesia Emas 2045

JAKARTA - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu strategi pemerintah untuk menjawab tantangan gizi buruk di Indonesia. Program ini bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

 

Hingga akhir Oktober 2025, program MBG sudah menjangkau 39,5 juta penerima manfaat. Jumlah dapur dan layanan SPPG mencapai 13.514 unit di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan. Pemerintah menargetkan akhir tahun nanti seluruh 82,9 juta penerima manfaat sudah bisa menikmati MBG.

 

Inspektorat Utama (Irtama) BGN Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman memastikan pihaknya tidak hanya berupaya menjaga kualitas gizi yang dihasilkan dari Program MBG ini, tapi juga memastikan program ini minim penyimpangan. “Kami sudah membuat standar operasional prosedur (SOP)-nya. Bagaimana anggaran itu mulai turun dari BGN, diverifikasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung masuk ke SPPG-SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) melalui virtual account,” kata Jimmy.

 

Diakuinya, hal ini tidak mudah mengingat jumlah auditor di BGN masih terbilang minim. Namun demikian, dia memastikan pihaknya tidak patah semangat. Kegiatan sosialisasi, penandatanganan Pakta Integritas dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kesadaran atas sistem pelaporan keuangan dan semangat antikorupsi terus digencarkan.

 

Kami nggak ada libur. Bahkan sosialisasi kami lakukan Jumat, Sabtu dan Minggu. Kenapa? Karena kami tidak ingin mengganggu kegiatan operasional dapur,” tambah mantan Sekretaris Ditjen Kuathan, Kementerian Pertahanan ini.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tamsil Linrung menilai Program MBG telah menjelma sebagai simbol keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat, terutama di daerah. Program ini bukan sekadar intervensi sosial, melainkan jembatan antara kebijakan sosial dan kemandirian ekonomi daerah.

 

Ia membangkitkan aktivitas ekonomi lokal, menggerakkan petani, UMKM, dan dapur komunitas di berbagai pelosok,” kata Tamsil.

 

Untuk mengetahui lebih dalam pendapat dan pandangan Jimmy Alexander Adirman, berikut wawancaranya.

 

Bagaimana Inspektorat memastikan penggunaan anggaran MBG ini tetap sasaran dan minim penyimpangan?

 

Kami sebenarnya sudah membuat standar operasional prosedur (SOP)-nya. Bagaimana anggaran itu mulai turun dari BGN, diverifikasi dari Kementerian Keuangan langsung masuk ke SPPG-SPPG melalui virtual account. Dari virtual account itu dicairkan bersama-sama antara Kelompok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KSPPG) yang merupakan perpanjangan tangan BGN di daerah-daerah, dengan yayasan atau mitra yang mengelola dapur.

 

Inspektorat memantau pencairan dan penggunaan dana itu?

 

Kita melakukan auditnya per triwulan. Cuma auditor kita memang masih sangat-sangat terbatas. Sebagai perbandingan, untuk 5.000 SPPG atau dapur, jumlah auditor itu minimal 133 orang. Itu berdasarkan penghitungan bersama dengan teman-teman BPKP sebagai pembina auditor di Republik Indonesia. Cuma sekarang, sampai hari ini kami baru ada 41 auditor. Jadi sekitar 30 persen baru organisasi ini personelnya dipenuhi.

 

Hasil pemantauan atas laporan SPPG?

 

Sampai hari ini memang masih belum menggembirakan. Masih banyak yang belum seperti kita harapkan sesuai laporan keuangan yang diinginkan oleh BPKP sebagai inspektorat internal pemerintah.

 

Itu kenapa, apakah karena belum paham atau bagaimana?

 

Memang ada yang belum paham, ada juga karena over tugasnya. Kemudian manajemen yang dilakukan oleh KSPPG juga belum tepat sasaran. Banyaklah hal-hal berpengaruh yang mengakibatkan pertanggungjawaban itu masih banyak yang kurang.

 

 

Terobosan Inspektorat untuk atasi itu?

 

Hal ini kami sudah laporkan di rapat pimpinan kepada Kepala Badan agar segera diberi tindak lanjut. Dilakukan melalui intensitas workshop untuk meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan itu. Kami juga sudah melakukan sosialisasi. Bahkan di beberapa provinsi itu terpaksa dilakukan pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu.

 

Kenapa harus Jumat, Sabtu dan Minggu?

 

Karena kami tidak ingin mengganggu kegiatan operasional dapur yang mereka produksi. Kalau kami kumpulkan akunting, kepala dapur pada hari kerja, itu dapur nggak berproduksi. Sehingga kami memutuskan Jumat, Sabtu dan Minggu untuk membimbing mereka, memberikan sosialisasi tadi. Bagaimana laporan pertanggungjawaban, bagaimana dimaksud dengan akuntabilitas, apa itu antikorupsi. Kami masukkan pada hari-hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Karena nggak ada waktu.

 

Selain itu?

 

Kemarin baru kita canangkan Zona Integritas. Jadi semua pejabat itu melaksanakan penandatangan Pakta Integritas untuk menjamin integritas itu dilaksanakan di sini menuju wilayah bebas dari korupsi. Yang mandatori-mandatori itu di luar dari yang kita harus laksanakan secara berkala.