TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

RELIJIUCITY

Indeks

Dewan Pers

Dipastikan TNI AU, Tak Ada Pesawat Asing Masuk Ke Bandara IMIP

Reporter & Editor : AY
Jumat, 28 November 2025 | 08:19 WIB
Ilustrasi. Foto : Ist
Ilustrasi. Foto : Ist

SULTENG - Keberadaan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di bawah naungan PT IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah, sedang menjadi sorotan. TNI Angkatan Udara (AU) memastikan tidak ada pergerakan pesawat asing keluar atau masuk melalui bandara tersebut.

 

Asisten Teritorial Kepala Staf TNI AU (KSAU), Marsekal Muda Palito Sitorus mengatakan, pihaknya terus memantau aktivitas penerbangan di kawasan IMIP. “Memang belum ada yang dari luar negeri, jadi semuanya dari internal saja,” kata Palito di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

 

Ia menegaskan, TNI AU selalu siaga mengawasi potensi masuknya pesawat asing ke wilayah Indonesia. Apabila pesawat tidak memiliki perizinan, tentu Angkatan Udara akan melakukan tindakan. “Namun, selama ini belum ada pergerakan dari pesawat asing di sana,” ujarnya.

 

Untuk memastikan situasi tetap terkendali, Palito menyebut TNI AU telah menempatkan prajurit di kawasan IMIP. “Yang jelas, kita sudah menempatkan pasukan di sana,” tambahnya.

Ke depan, TNI AU juga berencana mendirikan pos khusus sebagai bagian dari penugasan yang diinstruksikan Kementerian Pertahanan.

 

Pos tersebut disiapkan untuk menjaga areal Morowali agar dapat dipantau secara optimal.

 

“Ini sudah dalam perencanaan, sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Pertahanan,” jelasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, tidak ada petugas dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yang ditempatkan di Bandara IMIP. Jika diminta, Purbaya siap mengirimkan personel ke bandara yang telah memiliki izin khusus tersebut.

 

"Setahu saya, anak buah saya tidak ada di sana, tapi akan saya cek lagi. Begitu diminta, saya akan kirim orang ke sana," ujar Purbaya di Istana, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

 

Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana memastikan keabsahan aktivitas IMIP sebagai bandara khusus. “Sudah ada perizinan dari negara dan mekanisme kontrolnya pun sudah berjalan,” ungkapnya.

 

Lalu, apa tanggapan IMIP? Head of Media Relations PT IMIP, Dedy Kurniawan menegaskan, bandara yang dikelola perusahaannya telah terdaftar resmi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

 

Namun, ia enggan membeberkan lebih jauh detail operasional bandara. Dedy menyarankan agar polemik tersebut ditanyakan langsung kepada pihak berwenang. “Kami sarankan mengonfirmasi kepada Otoritas Bandara Wilayah V Makassar selaku pengawas operasional Bandara IMIP,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti keberadaan bandara yang dinilai minim perangkat negara. Ia menilai kondisi tersebut sebagai anomali yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi.

“Ini anomali. Sebuah bandara tanpa perangkat negara menciptakan celah yang membuat kedaulatan ekonomi menjadi rawan,” tegas Sjafrie usai menyaksikan Latihan Terintegrasi 2025 bersama TNI di Morowali, Kamis (20/11/2025).

 

Markas Besar (Mabes)TNI mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk mengamankan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah. “TNI bersikap aktif dan responsif terhadap arahan Menhan. TNI telah menyiapkan pasukan dari Korpasgat yang ditugaskan dalam pengamanan bandara tersebut sebagai salah satu objek vital nasional,” kata Kapuspen Mabes TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025).

 

Freddy memastikan, TNI mendukung langkah pemerintah dalam memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada dalam pengawasan negara. “Saat ini, TNI telah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan pemda setempat untuk memastikan seluruh fasilitas udara yang beroperasi di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

 

Freddy menyampaikan bahwa ketentuan tersebut meliputi aspek perizinan, pengawasan, dan keamanan.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit