Sumut-Sumbar-Aceh Dilanda Banjir Dahsyat, Korban Meninggal 69 Orang

SUMATRA - Tiga Provinsi di Pulau Sumatera: Sumatera Utara (Sumut)-Sumatera Barat (Sumbar)-Aceh, dilanda banjir dahsyat. Selain membuat infrastruktur porak poranda, bencana alam ini telah merenggut korban jiwa. Data sampai tadi malam pukul 22.00 WIB, di Sumut 43 orang meninggal, di Sumbar 12 orang meninggal dunia, dan di Aceh 14 orang meninggal dunia.

 

Sepuluh kabupaten terdampak, puluhan warga tewas dan ribuan lainnya mengungsi. Infrastruktur porak-poranda, aktivitas masyarakat lumpuh. Hujan deras tanpa jeda sejak Senin hingga Selasa, 24-25 November 2025 membuat permukiman, jalan, hingga jembatan tersapu arus. Tak hanya infrastruktur yang hancur, banjir dahsyat menelan banyak korban jiwa. 

 

Di Sumatera Utara, korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor terus bertambah. Menurut data sementara yang disampaikan Polda Sumut pada Kamis (27/11/2025), tercatat total 212 orang menjadi korban. Terdiri dari 43 orang meninggal dunia, 81 luka-luka, dan 88 lainnya masih dalam pencarian. 

 

“Sementara itu, jumlah warga yang mengungsi mencapai 1.168 orang,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan.

 

Ferry menuturkan, tercatat 221 kejadian bencana alam dengan rincian tanah longsor sebanyak 119 kejadian, banjir sebanyak 90 kejadian, pohon tumbang 10 kejadian dan angin puting beliung sebanyak 2 kejadian. 

 

“Bencana alam tersebut tersebar di Kabupaten Mandailing Natal, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Serdangbedagai. Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Nias, Tapanuli Selatan, Humbahas, Padangsidimpuan, Kota Sibolga, Kabupaten Langkat,” jelasnya. 

 

Data terbaru, empat wilayah yang sebelumnya tidak terdampak kini turut melaporkan bencana, yakni Langkat, Padang Sidempuan, Nias Selatan, dan Serdang Bedagai. “Petugas masih melakukan pendataan di lapangan, termasuk laporan banjir di Kota Medan, Binjai dan Deliserdang,” tambahnya. 

 

Di Sumatera Barat, banjir bandang melanda kawasan Sungai Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Arus besar membawa material kayu dan lumpur hingga masuk ke rumah warga. 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang telah memulai evakuasi. Data Pusat Pengendalian Operasi BPBD Sumbar mencatat cuaca ekstrem berdampak pada 17 kelurahan di 7 kecamatan di Kota Padang. 

 

Hingga Kamis (27/11/2025) sore, data terakhir di Sumatera Barat, korban meninggal dunia sebanyak 12 orang. “Lalu warga terdampak sekitar 12.000 jiwa,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Vasko Ruseimy. 

 

Di Aceh, bencana tak kalah mengkhawatirkan. Sebanyak 18 dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh lumpuh total akibat banjir yang melanda. 

 

Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), sampai Kamis (27/11/2025) pukul 16.00 WIB, banjir berdampak pada 119.988 jiwa dan 20.759 jiwa mengungsi dan 14 orang meninggal dunia. 

 

Data sementara korban meninggal imbas banjir dan longsor yakni 9 warga Aceh Tengah, 2 di Aceh Utara, 1 di Bener Meriah dan 2 warga Kabupaten Aceh Tenggara,” kata Plt Kepala BPBA, Fadmi Ridwan kepada wartawan, Kamis (27/11/2025). 

 

Banyaknya wilayah yang terdampak banjir dan menelan korban jiwa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status tanggap darurat baniir. “Saya Gubernur Aceh menetapkan keputusan Gubernur Aceh tentang penetapan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh tahun 2025,” kata Muzakir Manaf alias Mualem usai menggelar rapat paripurna di DPR Aceh, Kamis (27/11/2025). 

 

Penetapan status tanggap darurat bencana tersebut, akan berlangsung selama 14 hari sejak tanggal 28 November sampai 11 Desember 2025. 

 

Presiden Gelar Rapat Darurat 

 

Dari Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana untuk rapat terbatas, Kamis (27/11/2025) sore. Ada sekitar 20 anggota Kabinet Merah Putih yang diminta hadir dalam rapat tersebut. 

 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan salah satu pokok pembahasan penting ialah instruksi presiden agar seluruh sektor terus bergerak cepat dalam mengevakuasi korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Serta memastikan bantuan terusmenerus dikirimkan ke lokasi-lokasi terdalam. “Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kemen PU, dan Kemensos serta tim medis dan kesehatan TNI-Polri dan Kemenkes untuk terus dikerahkan dalam penanganan bencana tersebut,” ujar Teddy. 

 

Masih dalam rapat tersebut, Prabowo juga menugaskan Menko PMK Pratikno sebagai koordinator penanganan bencana. Prabowo meminta Pratikno terus memantau penanganan dan jalannya evakuasi korban terdampak. 

 

Menko PMK, Pratikno, selaku koordinator, ditugaskan Bapak Presiden untuk terus memantau dan mengoordinasikan jalannya evakuasi serta penanganan para korban terdampak,” ungkap Teddy. 

 

Ditunjuk sebagai koordinator penanganan bencana, Pratikno langsung menggelar rapat koordinasi lintas kementerian di BNPB. “Ini arahan langsung Presiden untuk mempercepat penanganan. Jembatan dan jalan nasional yang putus membuat distribusi bantuan terhambat,” tegas Pratikno. 

 

Ia memastikan bantuan dikirim lewat jalur laut dan udara selama akses darat belum pulih. Seluruh kementerian teknis kini mengerahkan alat berat dan personel untuk membuka jalan dan mempercepat evakuasi. 

 

Dari sektor kesehatan, Kemenkes mengirim tim dokter, perawat, ahli lingkungan, hingga epidemiolog untuk memantau risiko penyakit di wilayah banjir. Pelayanan kesehatan keliling mulai disebar ke posko-posko. 

 

Obat-obatan, bahan medis, serta makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil sudah dikirim,” kata Staf Ahli Menkes Bayu Teja. 

 

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga tengah memperbaiki jalan nasional yang rusak parah. “Tim sudah bergerak sejak jam pertama kejadian,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo. 

 

Sementara itu, Anggota DPR dapil Aceh, Nasir Djamil meminta Presiden Prabowo menetapkan banjir yang melanda Aceh-Sumut-Sumbar sebagai bencana nasional. Nasir menilai langkah tersebut diperlukan, khususnya daerah dengan kondisi cukup parah dan memprihatinkan.“Banjir besar ini telah me­nelan korban jiwa, memicu penyakit kulit, memadamkan arus listrik di berbagai wilayah, dan mengakibatkan kerugian material serta immaterial yang tidak terhitung,” ujar Nasir. 

 

Anggota Komisi III DPR ini menuturkan, kondisi di Aceh dan beberapa daerah lain, banjir menyebabkan banyak keluarga terjebak, akses darat terputus, hingga distribusi bantuan belum mampu menjangkau seluruh titik terdampak. Nasir menilai informasi yang beredar juga menggambarkan kondisi lapangan yang mengkhawatirkan. 

 

Menurut dia, penanganan bencana akan terhambat jika pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional. Nasir mengatakan putusnya jalur darat di sejumlah wilayah mengakibatkan kelangkaan kebutuhan pokok sehingga memperparah kondisi warga. 

 

Politikus PKS ini mengatakan kondisi banjir telah memenuhi indikator yang diatur dalam regulasi kebencanaan Indonesia. Menurut dia, berdasarkan aturan yang ada, penetapan bencana nasional dapat dilakukan jika terdapat korban dalam jumlah besar, kerugian material yang signifikan, cakupan wilayah terdampak yang luas lintas daerah, terganggunya fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, hingga menurunnya kemampuan daerah dalam menangani bencana.