Lindungi Rakyat Di Lapisan Bawah

SERPONG - Supaya bisa lebih cepat naik kelas, rakyat di lapisan bawah butuh perlindungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rakyat kecil butuh lapangan kerja, butuh rumah layak huni, butuh pelayanan kesehatan yang baik dan butuh sekolah gratis.

 

Sedangkan orang-orang di lapisan paling bawah berharap bisa mendapatkan bantuan sosial (bansos) tunai dan bansos beras. Sehingga uang yang mereka miliki, yang sangat terbatas dapat dipakai untuk membeli bahan pangan lainnya, untuk membayar sewa rumah serta untuk membeli buku pelajaran dan seragam anak sekolah.

 

Untuk itu, kita berharap anggaran program perbaikan kualitas hidup rakyat di lapisan bawah terus ditambah. Anggaran untuk hal-hal yang tidak terlalu penting dialihkan saja untuk program peningkatan kesejahteraan rakyat.

 

Kita berharap, realisasi program perbaikan kualitas hidup rakyat di lapisan bawah tepat sasaran. Kita juga berharap, tak ada korupsi atau pemotongan dana bantuan untuk rakyat miskin.

 

Supaya penyaluran bansos tunai dan bansos beras sampai ke tangan mereka yang berhak, para kepala daerah mesti berada di garda terdepan pelaksanaan program perbaikan kualitas hidup rakyat.

 

Kalau ada oknum pejabat yang main-main dalam penyaluran bansos, kepala daerah harus bertindak tegas, yaitu mencopot oknum pejabat tersebut. Artinya, kepala daerah tak boleh ragu-ragu untuk menindak tegas oknum pejabat yang tidak melindungi rakyat kecil.

 

Jadi supaya orang-orang yang ada di lapisan bawah benar-benar bisa mendapatkan bansos, maka penyalurannya mesti diawasi secara ketat oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

 

Kita juga berharap, aparat penegak hukum lebih aktif lagi memonitor penyaluran bansos, sehingga apabila ada hal-hal yang melenceng bisa segera diluruskan.

 

Kita juga berharap, para petinggi negeri ini, para menteri, gubernur, bupati dan wali kota bersama-sama berpikir dan bekerja keras agar rakyat di lapisan paling bawah bisa secepatnya naik kelas dan hidup lebih layak.

 

Untuk itu, semua program pembangunan pro rakyat kecil mesti dikawal secara ketat agar tidak bocor, tidak dimainkan oknum pejabat nakal dan tidak dikorupsi.