Aman, Menkeu Purbaya Siap Gelontorkan Dana Bencana

JAKARTA - Dana penanggulangan bencana dipastikan aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap menggelontorkan anggaran tambahan yang dibutuhkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

 

Sebelumnya, sempat ada kekhawatiran mengenai ketersediaan dana penanggulangan bencana menyusul terus berkurangnya alokasi anggaran untuk BNPB. Di 2024, anggaran BNPB mencapai Rp 4,92 triliun. Kemudian, tahun ini turun menjadi Rp 2,01 triliun. Untuk tahun depan, turun lagi tinggal Rp 491 miliar.

 

Purbaya pun langsung menenangkan publik. "Kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah, dan sudah ada di anggarannya," ucapnya, usai Rapimnas Kadin Indonesia, di Jakarta, Senin (1/12/2025).

 

Dana untuk penanggulangan banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh, juga aman. Purbaya menyebut, saat ini, anggaran BNPB masih sekitar Rp 500 miliar.

 

Jika dana tersebut kurang, Purbaya pun siap memberikan tambahan. Caranya, BNPB mengajukan permintaan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Tinggal BNPB ajukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) ke kami, nanti kami proses. Kami mah siap terus," ucapnya, menenangkan.

 

Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini memastikan, BNPB tidak akan kekurangan dana. “Kan Anda tahu saya (Kemenkeu)," selorohnya.

 

Purbaya menjelaskan, alokasi tambahan akan diambil dari pos anggaran darurat bencana. Negara juga sudah menyiapkan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

 

"Cukup kita. Termasuk untuk rehabilitasi nanti juga sudah kita share," terangnya.

 

BNPB Tidak Sendiri

 

Dalam penanganan bencana di Sumatera, BNPB tidak sendiri. Berbagai Kementerian/Lembaga turun ke lapangan untuk memberikan bantuan kepada korban dan memperbaiki sarana prasarana dan infrastruktur yang rusak.

 

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap menggelontorkan anggaran besar untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir tersebut.

 

"Kalau sudah begini, nggak pakai anggaran (sesuai pos). Anggaran yang sudah ada saja kita cemplungin di situ. Kalau kurang, kita minta lagi," kata Menteri PU Doddy Hanggodo.

 

Prioritas penanganan dilakukan dengan pembukaan akses jalan serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana terdampak. Kementerian PU telah mengalokasikan Rp 351,83 miliar untuk mendukung program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sepanjang 2025.

 

Untuk pemenuhan logistik, bantuan disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos). Dana yang digelontorkan sudah mencapai Rp 19,09 miliar. Bentuknya berupa bahan makanan, pakaian, obat-obatan, selimut perlengkapan anak, sampai tenda.

 

Kemensos juga menyiapkan santunan untuk para korban. Rinciannya, Rp 15 juta untuk yang meninggal dan Rp 5 juta untuk korban luka.

 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, setelah seluruh asesmen rampung, santunan akan segera diberikan. "Ini bentuk tali asih untuk meringankan beban dan menguatkan kebersamaan kita di tengah-tengah bencana," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini, di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

 

Untuk jumlah total kebutuhan anggaran pemulihan jangka panjang di Sumut, Sumbar, dan Aceh, Palang Merah Indonesia (PMI) sudah membuat hitung-hitungan. "Ya, kira-kira kita butuh operasi Rp 20 miliar per daerah. Jadi, kita butuh Rp 60 miliar kebutuhan dasar itu," ucap Ketua Umum PMI Jusuf Kalla.