Pengungsi Mencapai 800 Ribuan Orang

SUMATERA - Jumlah pengungsi korban banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) mencapai lebih dari 800 ribu orang. Pemerintah akan menyiapkan hunian sementara bagi para korban bencana tersebut.

 

Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (9/12/2025) sore, jumlah pengungsi tercatat 894.101 orang. Angka itu menurun dibandingkan data sebelumnya yang mencapai 1.057.482 orang. 

 

Aceh menjadi daerah dengan pengungsi terbanyak, yakni 831.124 orang. Disusul Sumut sebanyak 42.503 pengungsi, dan Sumbar sebanyak 20.474 pengungsi. 

 

Aceh, dari 16 kabupaten/kota terdampak, Aceh Tamiang mencatat jumlah pengungsi paling banyak, mencapai 252.623 orang. Sementara di Langsa, Aceh Utara, dan Aceh Besar, tidak ada pengungsi. 

 

Untuk wilayah Sumut, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mencatat jumlah pengungsi terbanyak mencapai 18.331 orang. Adapun lima kabupaten/kota nihil pengungsi, yaitu Pak pak Bharat, Nias, Nias Selatan, Kota Padang Sidempuan, Serdang Bedagai, dan Mandailing Natal. Secara keseluruhan, 14 kabupaten/kota di Sumut terdampak banjir bandang dan longsor. 

 

Di Sumbar, jumlah pengungsi terbanyak terdapat di Kabupaten Tanah Datar dengan 6.137 orang. Meski demikian, di daerah tersebut tidak terdapat korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor. Daerah yang nihil pengungsi antara lain Pasaman, Kepulauan Mentawai, Kota Solok, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman. 

 

Sementara itu, korban jiwa terbanyak di Sumbar berada di Kabupaten Agam dengan 151 orang meninggal. Kabupaten itu juga mencatat korban hilang terbanyak, yakni 53 orang. 

 

Di antara tiga provinsi terdampak, Aceh mencatat jumlah korban meninggal dunia tertinggi, yakni 391 orang. Disusul Sumut dengan 338 orang, dan Sumbar 235 orang. Total korban jiwa dari seluruh wilayah terdampak mencapai 964 orang. 

Jumlah korban hilang secara keseluruhan mencapai 264 orang. Sumut mendominasi dengan 138 orang hilang, diikuti Sumbar 95 orang, dan Aceh 31 orang. 

 

Untuk menangani tingginya jumlah pengungsi, Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengusulkan pembangunan hunian sementara (huntara). Menurut dia, huntara dibutuhkan agar pengungsi tak terlalu lama tinggal di tenda. 

“Luasnya tipe 36, ukuran 8x5. Jadi, daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif tinggal di hunian sementara,” kata Suharyanto saat rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Aceh, Minggu (7/12/2025) malam. 

 

menjelaskan, biaya pembangunan satu unit huntara sekitar Rp30 juta. Namun, penggunaan huntara bersifat sementara. “Kepala keluarga tinggal maksimal satu tahun,” ujarnya. 

 

Prabowo menilai biaya pembangunan huntara relatif murah. Namun, ia berharap, hunian tersebut nantinya tidak hanya bersifat sementara. 

 

Terkait kebutuhan lahan, Prabowo menginstruksikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) beberapa perusahaan di wilayah terdampak. Ia menegaskan, kepentingan rakyat adalah prioritas tertinggi.

 

Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting,” tegasnya. 

Selain itu, Prabowo juga telah menyetujui pemberian bantuan Rp 60 juta per rumah yang rusak akibat banjir bandang dan longsor. Hingga kini, terdapat 37.546 rumah warga di tiga provinsi yang mengalami kerusakan ringan hingga berat. 

 

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan, siap berkoordinasi dengan BNPB terkait penyediaan lahan untuk hunian penyintas bencana. “Ya siap berkoordinasi, tidak masalah,” ujarnya, Senin (8/12/2025). 

 

Nusron juga memastikan pihaknya akan mencabut HGU sejumlah perusahaan di daerah terdampak untuk pembangunan huntara. “Nanti kita sediakan. Itu juga tidak ada masalah,” jelasnya. 

 

Sedangkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah akan membangun 2.000 rumah untuk korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Program tersebut akan memanfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menggandeng pihak swasta. 

 

Ia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum terkait tata kelola regulasi agar program pembangunan rumah dapat berjalan lancar. “Saya sudah mendapatkan komitmen 2.000 rumah yang siap dibantu untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sumatera,” ujarnya di Jakarta, Selasa (9/12/2025).