APBD DKI Jakarta 2026 Susut Rp10,5 Triliun, Pemprov Dituntut Lebih Efisien

JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun, turun Rp10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp91,86 triliun. Penyusutan anggaran ini menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih ketat dan efisien dalam pengelolaan belanja daerah.

 

APBD 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025 melalui Perda Nomor 4 Tahun 2025 dan Pergub Nomor 44 Tahun 2025. Penurunan anggaran terutama disebabkan merosotnya Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, dari Rp26,14 triliun menjadi Rp11,16 triliun.

 

Menyikapi hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov memastikan APBD dikelola secara efisien, akuntabel, dan bebas pemborosan. Penasehat Fraksi Demokrat, Mujiyono, menegaskan setiap belanja pemerintah harus berdampak langsung bagi warga.

 

Meski demikian, Demokrat menilai lima isu strategis Pemprov DKI—penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan kemacetan—sudah tepat sasaran. Program bantuan sosial pun didorong agar berbasis data dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar bantuan konsumtif.

 

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov mengoptimalkan APBD 2026 agar manfaatnya dirasakan seluruh warga. “Fokus anggaran diarahkan pada isu-isu strategis yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

 

Kepala BPKD DKI Jakarta Michael Roland menjelaskan, mandatory spending infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 43,06 persen dari belanja daerah. Anggaran juga difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, serta perlindungan sosial.

 

“Seluruh program akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel agar manfaat APBD 2026 dirasakan secara luas oleh warga Jakarta,” pungkasnya.