Indonesia Kekurangan 100 Ribu Dokter

JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menyoroti fakta Indonesia kekurangan lebih dari 100 ribu dokter. Irma mengaku bingung dengan kondisi tersebut dan menilai persoalan ini harus segera dicarikan jalan keluar.

 

“Sebetulnya mahasiswa kedokteran yang sudah selesai kuliah dan praktik di rumah sakit masih banyak yang terganjal uji kompetensi untuk bisa mendapatkan STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktik),” kata Irma di Jakarta, Jumat (16/1/2025). 

 

Irma mengatakan, sulitnya menjadi dokter terletak pada panjangnya proses pendidikan. Dia mengakui, untuk mendapatkan izin praktik memang harus melalui tahapan yang tidak singkat. Irma berharap proses tersebut bisa dipangkas tanpa mengurangi kualitas dokter yang dihasilkan. 

 

“Jika sebuah universitas mendapatkan akreditasi yang bagus, mengapa lulusannya justru sulit lulus uji kompetensi?,” tanya Anggota DPR dari Fraksi NasDem ini. 

 

“Bahkan, uji kompetensi ini menjadi momok bagi banyak calon dokter hingga menyebabkan stres, bahkan ada yang bunuh diri karena sampai 15 kali mengikuti uji kompetensi tetap tidak lulus,” ungkap Irma. 

 

Irma mengusulkan kepada Pemerintah untuk memberi perhatian serius terhadap kekurangan dokter di Indonesia. Dia mencatat, saat ini Indonesia juga sangat membutuhkan dokter spesialis dan subspesialis. Pemerintah, kata dia, perlu menyekolahkan dokter-dokter umum di daerah untuk mengambil pendidikan spesialis. 

 

“Toh, sudah ada aturan yang menegaskan bahwa setelah lulus mereka wajib mengabdi di daerah asalnya. Bagi yang tidak patuh, Pemerintah dan Menteri Kesehatan tidak akan memberikan izin praktik,” jelasnya. 

 

Selain itu, Irma mengusulkan agar kuota penerimaan mahasiswa kedokteran di universitas yang berkualitas diperbanyak, dibandingkan membangun universitas kedokteran baru yang memiliki keterbatasan tenaga pengajar. Dia juga menyarankan Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) mencabut izin universitas yang tidak memiliki dosen berkualitas. 

 

“Pemerintah bisa mendorong rumah sakit besar yang sudah berpengalaman dan berkualitas untuk menjadi rumah sakit pendidikan,” lanjutnya. 

 

Dengan menjadikan rumah sakit besar sebagai rumah sakit pendidikan, kata Irma, Pemerintah tidak perlu lagi menggelontorkan dana subsidi. Pasalnya, kata dia, rumah sakit tersebut telah memiliki alat kesehatan yang dibutuhkan untuk praktik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). 

 

“Saya juga mendorong agar rumah sakit swasta dapat menjadi rumah sakit pendidikan, tetapi tetap harus ada universitas pengampu yang berkualitas,” ujarnya. 

 

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, Indonesia kekurangan lebih dari 100 ribu dokter. Pemerintah, kata dia, memberikan perhatian khusus untuk pemenuhan tenaga medis. 

 

Ini harus kita carikan cara bagaimana bisa mempercepat pemenuhannya,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2025). 

 

Prasetyo menjelaskan, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi kekurangan dokter. Di antaranya, kata dia, dengan memperbesar penerimaan mahasiswa dokter spesialis serta membangun fakultas baru untuk kedokteran dan farmasi. 

 

“Kemudian kita juga kekurangan dokter gigi, dan kita juga harus memperkuat sektor farmasi,” pungkasnya.