Benyamin Davnie Kecam Kasus Pelecehan Oknum Guru SD di Serpong

TANGERANG SELATAN - Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, angkat bicara terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap sejumlah murid di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kcamatan Serpong.

 

Ia menegaskan, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencederai dunia pendidikan serta tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun.

 

Kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel akan bertindak tegas tanpa kompromi terhadap pelaku, baik melalui proses hukum maupun sanksi administratif kepegawaian.

 

“Saya mengutuk keras tindakan ini. Ini adalah perbuatan keji yang terjadi di lingkungan yang seharusnya paling aman bagi anak-anak. Saya sudah instruksikan agar sanksi paling berat diberikan sesuai aturan kepegawaian, dan memastikan yang bersangkutan tidak lagi memiliki tempat di sekolah kita,” ujar Benyamin di Serpong, Selasa (20/1/2026).

 

Selain sanksi internal, Pemkot Tangsel juga memastikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang tengah berjalan.

 

“Kami serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Kasus ini harus diproses seadil-adilnya. Pemerintah akan mengawal agar para korban mendapatkan keadilan dan perlindungan maksimal,” tambahnya.

 

Benyamin juga menginstruksikan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di seluruh sekolah.

Ia menekankan tidak boleh ada area sekolah yang luput dari kontrol.

 

“Saya minta dilakukan audit pengawasan di semua sekolah. Pastikan tidak ada sudut yang tidak terpantau. Kita harus menutup setiap celah yang bisa dimanfaatkan oknum untuk melakukan tindakan menyimpang,” tegasnya.

 

Tak hanya itu, Benyamin meminta agar rekam jejak, perilaku, serta integritas tenaga pendidik turut dievaluasi secara berkala.

 

“Guru bukan hanya mengajar, tapi juga melindungi. Jika ada indikasi pelanggaran, jangan ditunda, jangan ditutup-tutupi. Langsung tindak dan laporkan,” katanya.

 

Pemkot Tangsel juga memastikan pemulihan kondisi psikologis anak-anak korban menjadi prioritas utama. Melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), pemerintah akan memberikan pendampingan intensif.

 

“Fokus kita adalah masa depan anak-anak. Mereka akan didampingi secara rutin, baik secara psikologis maupun dalam proses hukum agar tetap merasa aman,” jelas Benyamin.

 

Di akhir pernyataannya, Benyamin mengajak para orang tua untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan anak-anak di rumah.

 

“Orang tua harus peka terhadap perubahan perilaku anak. Komunikasi yang terbuka antara anak, keluarga, dan sekolah menjadi kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini,” pungkasnya.(*)