Pramono Anung Tolak Buzzer, Utamakan Komunikasi Publik Dua Arah

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya membangun komunikasi publik yang transparan dan dua arah, tanpa menggunakan buzzer atau rekayasa popularitas di media sosial.

Hal itu disampaikan saat membuka diskusi Executive Breakfast Meeting bertajuk “Riah Riuh Komunikasi” yang digelar IKA Fikom Unpad di Jakarta Selatan, Senin (26/1/2026). Pramono menilai komunikasi pejabat publik tidak boleh sekadar publikasi satu arah, tetapi harus menjadi ruang dialog terbuka.

Menurutnya, kesamaan antara apa yang terjadi di balik layar dan yang disampaikan ke publik adalah kunci kepercayaan. Ia mengaku sempat disarankan memakai penguat pesan di media sosial, namun menolak dan memilih pendekatan organik meski harus menghadapi kritik.

“Komunikasi itu pilihan. Bagi saya, ruang depan dan belakang harus sama,” ujarnya.

Ia juga menegaskan tidak anti kritik, termasuk saat penanganan banjir, seraya memastikan kerja di lapangan tetap berjalan.

Diskusi turut menghadirkan sejumlah pakar. Hendri Satrio menyoroti dinamika komunikasi politik Indonesia, Rocky Gerung menekankan komunikasi sebagai sarana mengaktifkan nalar publik, sementara Sabrang Mowo Damar Panuluh mengingatkan pentingnya komunikasi berbasis fakta. Penulis Maman Suherman menambahkan, pejabat publik perlu mendengar isu yang tak viral, bukan hanya mengikuti tren media sosial.