UIN Jakarta Bahas Relasi Islam & Kewarganegaran Untuk Perkuat Demokrasi Inklusif

CIPUTAT TIMUR-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menegaskan komitmennya dalam penguatan demokrasi dan etika publik melalui penyelenggaraan International Seminar Series bertema “Reimagining the Islam-Citizenship Nexus: Democracy and Inclusive Public Ethics in Indonesia”.

 

Kegiatan yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) ini berlangsung di Ruang Diorama, Auditorium Harun Nasution, Kampus UIN, Ciputat Timur, Senin (23/1). Seminar tersebut menghadirkan Robert Hefner sebagai keynote speaker. 

 

Turut hadir Rektor UIN Jakarta Asep Saepudin Jahar, Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Kelembagaan Din Wahid, Kepala LP2M Amelia Fauzia, serta para pembicara Ismatu Ropi dan Iim Halimatusa’diyah. Diskusi dimoderatori Puspi Eko Wiranthi dan diikuti sivitas akademika lintas fakultas serta tamu undangan.

 

Asep Saepudin Jahar menegaskan pentingnya forum akademik untuk memperkaya perspektif tentang relasi Islam dan demokrasi.

 

“Seminar ini sangat penting agar kita dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama Prof. Hefner mengenai perkembangan Islam, kewargaan, dan demokrasi di Indonesia. Kita perlu terus belajar dan mendengar temuan-temuan baru dari penelitian yang telah dilakukan selama puluhan tahun,” ujarnya.

 

Ia juga menyoroti dinamika kontemporer seperti konservatisme, moderatisme, serta tantangan demokrasi global. Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman demokrasi yang unik di antara negara-negara mayoritas Muslim, namun tetap menghadapi berbagai tantangan yang harus dijawab melalui ruang diskusi akademik.

 

Sedangkan, melia Fauzia menekankan bahwa diskursus mengenai Islam dan kewargaan semakin relevan dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini.

 

“Pertanyaan tentang seberapa inklusif ruang publik kita menjadi sangat penting, karena demokrasi membutuhkan etika publik yang adil dan inklusif bagi seluruh warga negara,” ungkapnya.

 

Dalam paparannya, Robert Hefner menyebut, Indonesia sebagai satu-satunya negara mayoritas muslim dari 49 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berhasil mengonsolidasikan demokrasi elektoral secara efektif.

 

 Ia menilai, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari interaksi kompleks antara negara dan masyarakat sipil, termasuk peran dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

 

Menurutnya, kedua organisasi tersebut tidak hanya besar secara jumlah anggota, tetapi juga berkontribusi dalam membangun etika publik yang inklusif dan mendukung sistem kewargaan demokratis berbasis nilai-nilai kebangsaan.

 

Sementara, Ismatu Ropi menegaskan, bahwa demokrasi Indonesia bukanlah pertarungan antara agama dan sekularisme, melainkan dinamika internal dalam diskursus Islam itu sendiri.

 

“Kita perlu bergerak dari toleransi yang rapuh menuju kewargaan yang setara dan inklusif. Kewargaan demokratis harus dipahami sebagai bagian dari kewajiban etis keagamaan,” jelasnya.

 

Pembicara lainnya, Iim Halimatusa’diyah mengangkat perspektif moral citizenship dan perjuangan perempuan dalam ruang publik. Ia menilai kewargaan merupakan perjuangan etis yang terus dinegosiasikan, terutama dalam konteks relasi mayoritas dan minoritas.

 

Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif mahasiswa dan dosen dari berbagai fakultas. Seminar ini menjadi refleksi penting atas posisi Indonesia dalam peta demokrasi global sekaligus memperkuat peran UIN Jakarta sebagai pusat pengembangan pemikiran Islam yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada etika publik.