Dirut Agrinas: Impor Pick Up India Hemat Rp 46,5 T

JAKARTA - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa mengklaim rencana impor 105.000 unit mobil pick up dari India mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp 46,5 triliun.

 

Menurut Joao, keputusan impor tersebut diambil setelah mempertimbangkan aspek harga dan kapasitas produksi, terutama untuk memenuhi kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

 

“Kami melihat dari sisi harga dan kapasitas. Kendaraan 4x4 dari pabrikan India hampir setengah lebih murah dibandingkan produk sejenis di pasar Indonesia. Dari situ kami hitung potensi efisiensinya bisa mencapai Rp 46,5 triliun,” kata Joao dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Selasa (24/2/2026).

 

Total nilai pengadaan 105.000 unit pick up tersebut mencapai Rp 24,66 triliun. Rinciannya meliputi 35.000 unit Scorpio 4x4 dari Mahindra & Mahindra, 35.000 unit pick up 4x4 Yodha, serta 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck roda enam dari Tata Motors.

 

Joao menjelaskan, pemilihan kendaraan 4x4 didasarkan pada kebutuhan angkutan produksi pertanian di lapangan, terutama untuk wilayah dengan medan berat. Menurut dia, selama ini penggunaan 4x4 di dalam negeri relatif terbatas karena harga yang tinggi akibat minimnya kompetisi.

 

“Kenapa jarang pakai 4x4? Karena selama ini harganya mahal. Kalau kami bisa mendapatkan unit yang lebih kuat dan lebih murah, tentu itu jadi pilihan rasional,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, skema pembelian dalam jumlah besar atau pembelian gelondongan juga menjadi strategi untuk menekan harga. Namun, negosiasi dengan sebagian produsen dalam negeri disebut belum mencapai kesepakatan, baik dari sisi harga maupun kapasitas produksi.

 

Meski demikian, Joao menegaskan bahwa pihaknya tetap melibatkan sejumlah produsen nasional dalam proyek tersebut. Krama Yudha, misalnya, disebut menyuplai 20.600 unit Mitsubishi Fuso sesuai kapasitas produksi hingga akhir tahun. Hino juga meningkatkan komitmen pasokan hingga 10.000 unit setelah berkoordinasi dengan prinsipal di Jepang.

 

Terkait polemik yang berkembang, Joao menyatakan pihaknya akan mengikuti arahan DPR dan Pemerintah apabila diputuskan untuk menunda atau membatalkan impor tersebut.

 

“Kami taat dan setia pada Pemerintah dan DPR. Kalau negara meminta dibatalkan, kami batalkan dengan segala risiko,” katanya.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta agar rencana impor 105.000 mobil pick up dari India tersebut ditunda untuk dibahas lebih mendalam, termasuk mempertimbangkan kesiapan industri dalam negeri.

 

Joao menegaskan bahwa keputusan impor bukan diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian pertemuan dan negosiasi dengan berbagai produsen kendaraan komersial.

 

“Kalau pengadaannya mahal, mungkin pembatalan sangat besar. Tapi kalau pengadaannya jauh lebih murah dan bisa menghemat anggaran, tentu perlu dipertimbangkan secara objektif,” ujarnya.