Impor 105 Ribu Kendaraan dari India Tuai Kritik, DPR Soroti Transparansi dan Risiko Mangkrak

JAKARTA - Rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga secara utuh (completely built up/CBU) oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara memicu perdebatan di tengah industri otomotif nasional. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

 

Dalam rencana itu, Agrinas akan mendatangkan 35.000 unit pick up 4x4 merek Mahindra, 35.000 unit pick up 4x4 merek Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors. Total nilai pengadaan diperkirakan mencapai Rp24,66 triliun. Perusahaan menyebut India dipilih karena kapasitas produksi besar, harga yang kompetitif, serta waktu pengiriman relatif cepat. Sebanyak 1.000 unit dilaporkan telah tiba di Indonesia sebagai tahap awal realisasi program.

 

Namun kebijakan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintah membatalkan impor CBU tersebut. Wakil Ketua Umum Kadin, Saleh Husin, menilai industri otomotif dalam negeri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan kendaraan untuk program tersebut.

 

Dari parlemen, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda pelaksanaan impor hingga dilakukan kajian menyeluruh terkait dampaknya terhadap industri nasional dan penggunaan anggaran negara.

 

Penolakan juga disampaikan anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo. Ia menyoroti minimnya transparansi dalam proses pengadaan, sekaligus mempertanyakan kesiapan layanan purna jual dan ketersediaan suku cadang.

 

Menurut Firman, persoalan utama bukan semata harga kendaraan yang dinilai lebih murah. Ia mengingatkan pentingnya mempertimbangkan aspek servis, jaringan bengkel, ketersediaan sparepart hingga nilai jual kembali kendaraan. Tanpa dukungan sistem distribusi dan layanan purna jual yang memadai, ia khawatir kendaraan tersebut berpotensi mangkrak, terutama jika ditempatkan di desa-desa yang minim fasilitas perawatan.

 

“Jangan sampai mobil-mobil itu hanya menjadi beban anggaran karena tidak bisa dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

 

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, menilai langkah impor telah melalui pertimbangan strategis. Ia berpendapat kapasitas industri otomotif India memungkinkan pengadaan dalam jumlah besar dengan waktu relatif singkat, sehingga dapat mempercepat implementasi program KDKMP.

 

Perdebatan ini mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan percepatan program pemerintah dan perlindungan industri dalam negeri. Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi komprehensif sebelum melanjutkan impor dalam skala besar, agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.