Efisiensi Tanpa Kurangi Penerima Manfaat, Garuda Institute Dukung Reformasi MBG

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) berbenah di tengah sorotan publik pasca penahanan tiga pimpinannya. Dengan nakhoda baru Nanik Sudarti Deyang, BGN tengah melakukan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

Direktur Garuda Institute, Irvan Mahmud menyambut, baik langkah pembenahan yang dilakukan BGN. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan Program MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

 

“BGN sedang berbenah dan langkah ini harus kita dukung. Berbagai kritik dan masukan yang selama ini disampaikan publik mulai direspons dengan baik. Upaya efisiensi anggaran tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. BGN juga mengarahkan kebijakan pada peningkatan kualitas layanan dibandingkan mengejar kuantitas penerima program,” ujar Irvan Mahmud dalam keterangan yang diterima tangselpos.id, Sabtu (6/6/2026).

 

Irvan menilai efisiensi melalui pelibatan kantin sekolah untuk wilayah 3T sebagai mitra penyedia sudah tepat. Skema tersebut juga dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di luar wilayah 3T yang belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

 

“Untuk daerah 3T, jumlah siswa relatif sedikit sehingga pembangunan dapur baru dari sisi anggaran kurang efisien. Pemanfaatan kantin sekolah atau fasilitas yang telah tersedia dapat menjadi alternatif yang lebih ekonomis,” tegasnya.

 

Menurut Irvan, apabila kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dan berhasil meningkatkan efisiensi operasional, maka beban fiskal negara dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas layanan dan cakupan penerima manfaat.

 

Selain itu, pelibatan kantin sekolah juga diyakini memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Para pedagang yang selama ini beraktivitas di lingkungan sekolah tetap memiliki kesempatan untuk berusaha dan memperoleh penghasilan dari program unggulan Presiden.

 

Lebih lanjut, Irvan mengapresiasi kebijakan moratorium pendaftaran SPPG baru. Menurutnya, langkah ini bisa digunakan untuk evaluasi dan pembenahan SPPG yang telah beroperasi agar seluruhnya memenuhi standar pelayanan.

 

“Moratorium perlu dimanfaatkan untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar operasional, mulai dari aspek keamanan pangan, kebersihan, hingga tata kelola. Dengan begitu, dapur-dapur MBG dapat menghasilkan makanan yang berkualitas dan bergizi,” jelasnya.

 

Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap seluruh dapur penyedia MBG guna menjaga kualitas program dan kepercayaan publik. “Apabila ditemukan dapur yang beroperasi tidak sesuai standar, segera dilakukan penghentian sementara. Jika pelanggaran yang terjadi bersifat serius atau berulang, pencabutan izin operasional harus ditempuh,” pungkas Irvan.(*)