Ketua PP Muhammadiyah: Perbedaan Lebaran Bukan Masalah, Umat Tetap Taat Pemerintah

JAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menilai perbedaan penetapan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah antara Muhammadiyah dan pemerintah sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dipersoalkan.

 

Ia menyampaikan hal tersebut usai melaksanakan Salat Idulfitri di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026). Menurutnya, baik Muhammadiyah maupun pemerintah memiliki dasar yang sama kuat, hanya saja metode penentuan awal bulan yang digunakan berbeda.

 

Muhammadiyah sendiri menggunakan pendekatan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yakni sistem yang menetapkan awal bulan berdasarkan posisi hilal secara global, tidak terbatas pada wilayah tertentu.

 

Muhadjir menegaskan bahwa perbedaan waktu pelaksanaan Lebaran tidak berarti umat tidak patuh terhadap pemerintah. Ia menekankan bahwa baik yang merayakan lebih awal maupun mengikuti keputusan pemerintah tetap menunjukkan sikap taat.

 

“Perbedaan ini sudah biasa terjadi dan tidak perlu dipertentangkan. Yang penting, umat tetap menjaga persatuan,” ujarnya.

 

Diketahui, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026 melalui sidang isbat. Sementara itu, warga Muhammadiyah telah lebih dulu melaksanakan Salat Idulfitri pada Jumat (20/3/2026).

 

Pelaksanaan salat di berbagai lokasi berlangsung khidmat dan dihadiri ribuan jemaah. Di Pusat Dakwah Muhammadiyah, antrean saf meluas hingga ke jalan raya karena tingginya antusiasme masyarakat. Hal serupa juga terlihat di sejumlah titik lain, di mana jemaah memadati area masjid hingga ke luar.

 

Momen Idulfitri tahun ini pun dirasakan penuh kebahagiaan oleh para jemaah, yang tetap dapat beribadah dengan lancar meski terdapat perbedaan penetapan hari raya.