MBG Tetap Jalan di Tengah Efisiensi Anggaran, Prabowo: Prioritas untuk Rakyat

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

 

Di tengah dinamika global yang mendorong pemerintah melakukan penghematan, anggaran untuk program-program yang dinilai kurang efektif dan bersifat seremonial akan dipangkas. Namun, Prabowo menegaskan MBG tetap menjadi prioritas dan tidak akan dikurangi.

 

Menurutnya, MBG merupakan bentuk keberpihakan negara kepada rakyat, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini menyasar anak-anak serta kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan gizi.

 

“Saya akan bertahan (melanjutkan MBG) sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” tegas Prabowo saat berdialog dengan tokoh dan jurnalis senior di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/3/2026).

 

Prabowo menilai program ini penting untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang masih terjadi di berbagai daerah. Ia mengaku menyaksikan langsung kondisi tersebut saat melakukan kunjungan ke desa-desa.

“Anak umur 11 tahun, badannya seperti anak 4 tahun. Saya lihat sendiri di lapangan,” ujarnya.

 

Selain berdampak sosial, MBG juga dinilai memiliki efek ekonomi yang luas. Program ini membuka lapangan kerja, mulai dari dapur produksi hingga rantai pasok bahan pangan.

 

Pada tahap puncak pelaksanaan, diperkirakan akan ada sekitar 30 ribu hingga 31 ribu dapur layanan di seluruh Indonesia. Jika setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang, maka potensi penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 1,5 juta orang.

 

Jumlah tersebut masih bisa bertambah melalui keterlibatan vendor pemasok bahan pangan. Jika setiap dapur bekerja sama dengan 5 hingga 10 vendor, dan masing-masing vendor mempekerjakan sekitar 5 petani, maka potensi tambahan tenaga kerja juga bisa mencapai 1,5 juta orang.

 

Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan. Hingga kini, lebih dari 1.000 dapur telah ditutup karena tidak memenuhi standar.

 

Prabowo juga memastikan pembiayaan MBG tidak berasal dari utang baru, melainkan dari efisiensi dan pengurangan kebocoran anggaran negara.

 

“Uang kita ada. Tinggal kita organisir dan kita kurangi kebocoran,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 9 Maret 2026 program MBG telah menjangkau sekitar 61,6 juta penerima manfaat dengan realisasi anggaran mencapai Rp44 triliun.

 

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyebut penerima manfaat dilayani oleh lebih dari 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Mayoritas penerima merupakan siswa sekolah sekitar 50 juta orang, sementara 10,5 juta lainnya berasal dari kelompok non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.

 

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan tidak ada rencana penghentian program MBG. Setelah Lebaran, program ini justru akan memasuki fase perluasan layanan.

 

“Tidak ada rencana penghentian seperti yang beredar,” tegas Dadan.

Ia menambahkan, pemerintah juga memastikan kualitas makanan tetap terjaga dengan penggunaan menu segar sesuai standar gizi.

 

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan langkah efisiensi lain, termasuk pengurangan konsumsi BBM melalui kebijakan Work from Home (WFH) satu hari dalam sepekan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan ini bertujuan menekan penggunaan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.

 

“Dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja. Akan dibuka fleksibilitas untuk Work from Home satu hari dalam lima hari kerja,” jelasnya.