Pemerintah Kencangkan Ikat Pinggang, WFH hingga Pangkas Anggaran MBG

JAKARTA – Pemerintah mulai menerapkan langkah penghematan besar-besaran di tengah tekanan ekonomi global. Sejumlah kebijakan strategis digulirkan, mulai dari penerapan work from home (WFH) setiap Jumat, refocusing anggaran, hingga pengurangan jatah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut total potensi penghematan dari berbagai kebijakan tersebut mencapai Rp 263,4 triliun.

 

Dari kebijakan WFH, pemerintah memperkirakan efisiensi APBN mencapai Rp 6,2 triliun, terutama dari pengurangan kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, konsumsi BBM masyarakat juga berpotensi ditekan hingga Rp 59 triliun.

 

Kebijakan WFH tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga pekerja swasta. Aturan ini mulai diterapkan sejak 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan. Regulasi teknisnya tertuang dalam surat edaran bersama Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan.

 

Sementara itu, refocusing anggaran diperkirakan mampu menghemat antara Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun. Langkah ini dilakukan dengan mengalihkan belanja yang dianggap kurang prioritas—seperti rapat, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial—ke sektor yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat, seperti rehabilitasi pascabencana.

 

“Prioritas belanja diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Airlangga.

Di sisi lain, pengurangan jatah MBG diperkirakan menghasilkan efisiensi hingga Rp 20 triliun. Program ini kini dilaksanakan lima hari dalam sepekan (Senin–Jumat), sementara skema enam hari hanya diberlakukan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.

 

Penghematan juga dilakukan melalui optimalisasi energi, termasuk pengurangan konsumsi BBM fosil dan subsidi biodiesel yang diperkirakan mencapai Rp 48 triliun. Pemerintah bersama PT Pertamina akan meningkatkan program pencampuran (blending) untuk menekan penggunaan BBM fosil hingga 4 juta kiloliter.

 

Untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran, pembelian akan diatur menggunakan sistem barcode melalui aplikasi MyPertamina dengan batas maksimal 50 liter per kendaraan.

 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk memangkas perjalanan dinas secara signifikan. Perjalanan dalam negeri diminta dikurangi hingga 50 persen, sementara perjalanan luar negeri ditekan hingga 70 persen.

 

Selain itu, penggunaan kendaraan dinas dibatasi dan didorong beralih ke moda transportasi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, transportasi umum, atau sepeda. Kegiatan seperti rapat dan seminar pun diarahkan dilakukan secara daring atau hybrid.

 

Dalam implementasi WFH, ASN diwajibkan memastikan seluruh perangkat elektronik di kantor dimatikan guna mendukung efisiensi energi.

Efisiensi anggaran turut menyentuh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya membuka opsi penyesuaian anggaran sebagai bagian dari kebijakan nasional.

 

“Efisiensi ini merupakan kebijakan umum yang harus dijalankan seluruh lembaga,” ujarnya.

 

Meski berbagai langkah penghematan dilakukan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi APBN 2026 tetap sehat. Pemerintah, kata dia, telah mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia yang kini menembus 100 dolar AS per barel.

 

“Kami sudah menghitung semuanya hingga akhir tahun. APBN tetap terkendali,” tegasnya.

 

Pemerintah berharap langkah efisiensi ini mampu memperkuat struktur ekonomi nasional agar lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.