Pemerintah Gelontorkan Subsidi Rp1,3 Triliun per Bulan untuk Tekan Harga Tiket Pesawat Domestik

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga kenaikan harga tiket pesawat domestik tetap terkendali di kisaran 9–13 persen. Salah satu kebijakan utamanya adalah pemberian subsidi melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa PPN DTP sebesar 11 persen akan berlaku untuk tiket pesawat angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, khususnya kelas ekonomi.

 

“Langkah ini diambil untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik tetap berada di kisaran 9–13 persen,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026).

 

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,3 triliun per bulan untuk program ini. Kebijakan tersebut akan berlaku selama dua bulan, sehingga total anggaran yang disiapkan mencapai Rp2,6 triliun.

 

Selain subsidi pajak, pemerintah juga menyesuaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Untuk pesawat jet maupun baling-baling (propeller), tarifnya kini diseragamkan menjadi 38 persen. Sebelumnya, tarif fuel surcharge sebesar 10 persen untuk jet dan 25 persen untuk propeller.

 

Dengan penyesuaian tersebut, kenaikan untuk pesawat jet mencapai sekitar 28 persen, sementara pesawat propeller naik sekitar 13 persen.

 

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk hingga 0 persen untuk suku cadang pesawat. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya operasional maskapai sekaligus meningkatkan daya saing industri maintenance, repair, and overhaul (MRO) dalam negeri.

 

Airlangga menambahkan, kebijakan tersebut berpotensi mendorong aktivitas ekonomi di sektor terkait, seiring dengan efisiensi biaya yang dapat dicapai oleh maskapai penerbangan.