DPR Minta Tiket Pesawat Tetap Terjangkau, Kenaikan Jangan Bebani Rakyat

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar kenaikan harga tiket pesawat domestik tidak memberatkan masyarakat. Meski memahami tekanan yang dihadapi industri penerbangan, DPR menegaskan batas kenaikan harus dijaga agar tetap rasional.

 

Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan kenaikan tarif hingga 13 persen masih dapat dimaklumi. Namun, ia mengingatkan agar maskapai tidak melampaui batas tersebut.

 

Menurutnya, lonjakan harga avtur akibat konflik geopolitik global menjadi salah satu faktor utama meningkatnya biaya operasional maskapai. Kondisi ini membuat penyesuaian harga tiket sulit dihindari.

 

“Dalam bisnis, harga mengikuti mekanisme supply dan demand. Namun, kenaikan harus tetap terukur dan tidak membebani masyarakat,” ujarnya.

 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah akan menjaga kenaikan harga tiket di kisaran 9–13 persen. Salah satu langkah yang diambil adalah pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket ekonomi domestik.

 

Dengan skema tersebut, pemerintah mengalokasikan subsidi sekitar Rp1,3 triliun per bulan guna menahan lonjakan harga.

 

Meski demikian, Saleh menekankan pentingnya pengawasan ketat agar kebijakan ini tidak disalahgunakan. Ia juga mempertanyakan komitmen maskapai untuk tetap berada dalam batas yang telah ditentukan.

 

Di sisi lain, Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, menyoroti perlunya transparansi dalam struktur biaya maskapai. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak selalu menjadi pihak yang menanggung dampak setiap kenaikan biaya operasional.

 

“Kenaikan ini boleh saja sebagai langkah darurat, tapi harus jelas indikator, batas waktu, dan evaluasinya. Jangan sampai menjadi kebijakan permanen yang merugikan publik,” tegasnya.

 

Rivqy juga meminta pemerintah memastikan harga tiket turun kembali ketika biaya operasional, termasuk harga avtur, sudah normal. Menurutnya, keadilan bagi masyarakat harus menjadi prioritas.

 

“Jangan sampai harga cepat naik, tapi lambat turun. Ini menyangkut kepercayaan publik,” ujarnya.

DPR pun mendorong pemerintah, regulator, dan maskapai duduk bersama mencari solusi jangka panjang. Tujuannya, menjaga kesehatan industri penerbangan sekaligus memastikan masyarakat tetap mampu mengakses transportasi udara.

 

“Industri harus tetap berjalan, tapi rakyat juga harus bisa terbang tanpa merasa terbebani,” pungkasnya.