Bupati Tulungagung Diduga Gunakan Uang Pemerasan untuk Kebutuhan Pribadi hingga THR Forkopimda

JAWA TIMUR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyalahgunaan dana oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Uang yang diduga berasal dari pemerasan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung disebut digunakan untuk berbagai kepentingan pribadi.

 

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa dana tersebut dipakai untuk beragam kebutuhan, mulai dari pembelian barang mewah seperti sepatu bermerek, biaya pengobatan, hingga jamuan makan. Bahkan, sejumlah pengeluaran pribadi tersebut juga dibebankan ke anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 

Dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, KPK turut menampilkan barang bukti berupa empat pasang sepatu mewah merek Louis Vuitton dengan nilai sekitar Rp129 juta, serta uang tunai sebesar Rp335,4 juta yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 10 April 2026.

 

Tak hanya untuk kepentingan pribadi, uang hasil dugaan pemerasan tersebut juga disebut digunakan untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada sejumlah pihak di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hal ini diungkap berdasarkan keterangan ajudan bupati, Dwi Yoga Ambal, yang turut menjadi tersangka.

 

KPK menyebut, Gatut diduga meminta dana hingga Rp5 miliar dari 16 kepala OPD dan pejabat lainnya. Nilai permintaan bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar. Namun, total dana yang telah terkumpul diperkirakan mencapai sekitar Rp2,7 miliar.

 

Menurut KPK, permintaan uang tersebut dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kebutuhan yang diinginkan. Artinya, tidak seluruh dana diminta sekaligus, melainkan secara berkala.

 

Saat ini, Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya telah ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung sejak 11 hingga 30 April 2026.