Rupiah Tertekan, Pemerintah dan BI Diminta Bergerak Cepat

JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah yang terus menembus level Rp17.600 per dolar AS dinilai perlu segera dimitigasi agar dampaknya tidak meluas ke berbagai sektor ekonomi. Pengamat mengingatkan, jika tidak ditangani serius, tekanan terhadap rupiah bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengatakan pelemahan rupiah berpotensi menekan sektor riil karena Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor, termasuk kedelai dan gandum untuk produksi tahu, tempe, serta mi instan.

“Ketergantungan impor membuat kenaikan dolar langsung memengaruhi harga kebutuhan masyarakat,” ujar Bhima, Minggu (17/5/2026).

Menurutnya, dampak juga akan terasa pada sektor energi karena sebagian BBM dan LPG masih diimpor. Kondisi itu berpotensi memperbesar beban subsidi energi pemerintah.

Tak hanya itu, pelemahan rupiah dinilai bisa memaksa dunia usaha melakukan efisiensi, mulai dari pengurangan produksi hingga PHK apabila tekanan berlangsung berkepanjangan.

Karena itu, Bhima meminta pemerintah dan Bank Indonesia segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas rupiah. “Jangan sampai rupiah melemah makin dalam,” tegasnya.

Tekanan Inflasi Mengintai
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, juga mengingatkan bahwa pelemahan rupiah dapat meningkatkan tekanan inflasi akibat mahalnya impor bahan baku dan komoditas penopang industri nasional.

Ia menilai kondisi kurs saat ini sudah jauh melampaui asumsi makro dalam APBN 2026 yang dipatok pemerintah.
Meski demikian, Misbakhun menegaskan situasi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan krisis 1998 karena fundamental ekonomi nasional dinilai jauh lebih kuat. Namun, ia mengingatkan bahwa pelemahan berkepanjangan dapat mengganggu kepercayaan pasar terhadap kemampuan BI menjaga stabilitas nilai tukar.

Anggota Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan, meminta BI melakukan intervensi selektif melalui pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar offshore. Ia juga mendukung pembatasan pembelian dolar AS tanpa underlying transaction, namun mengingatkan agar kebijakan dilakukan hati-hati supaya tidak memicu kepanikan pasar.

Selain itu, ia mendorong percepatan implementasi Local Currency Settlement (LCS) dan pengetatan repatriasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang masih tersimpan di luar negeri.

“Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Eric Hermawan meminta BI mempertimbangkan kenaikan suku bunga acuan guna memperkuat rupiah. Ia juga mengingatkan pelaku usaha agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok secara spekulatif karena dapat memperburuk inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Pemerintah Pastikan Ekonomi Tetap Kuat

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tidak panik menghadapi pelemahan rupiah. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan kondisi saat ini masih terkendali.

“Indonesia kuat. Percaya kepada kekuatan kita dan rakyat kita,” ujar Prabowo saat meresmikan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap aman. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan simulasi fiskal dengan asumsi nilai tukar di atas target APBN 2026.

Di sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan pihaknya telah menyiapkan tujuh langkah stabilisasi, termasuk intervensi pasar valuta asing, pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder, penarikan modal asing melalui SRBI, hingga pembatasan pembelian dolar AS domestik.