3 Fraksi DPRD Soroti SILPA

SETU-Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 478,59 miliar menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terkait pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

 

 Tiga fraksi, yakni Partai Demokrat, Gerindra, dan PKB, secara kompak mempertanyakan tingginya sisa anggaran yang dinilai mencerminkan belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

 

 Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Tangsel, Rizki Jonis menilai, besarnya SILPA perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah karena angkanya mendekati setengah triliun rupiah.

 

 “Fraksi Partai Demokrat mencermati adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang cukup besar, yakni senilai Rp 478,59 miliar,” ujar Rizki, Kamis (18/6). 

 

 Menurutnya, angka tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program dan penyerapan anggaran oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

 

 “Angka SILPA yang mendekati setengah triliun ini menjadi tanda tanya besar bagi kami. Apakah ini murni efisiensi belanja daerah atau justru cerminan dari perencanaan yang kurang akurat serta lambatnya eksekusi program di lapangan?” katanya.

 

 Rizki juga menyoroti rendahnya realisasi pada sejumlah pos anggaran, termasuk Belanja Modal yang terealisasi 93,26 persen dan Belanja Tidak Terduga yang hanya mencapai 73,55 persen.

 

 “Mengingat realisasi Belanja Modal berada di angka 93,26 persen dan Belanja Tidak Terduga hanya 73,55 persen, Fraksi Demokrat meminta rincian OPD mana saja yang menjadi penyumbang SILPA terbesar. Uang rakyat harus berputar untuk rakyat, bukan mengendap di bank,” tegasnya.

 

 Fraksi Partai Gerindra juga memberikan perhatian terhadap tingginya SILPA dan surplus anggaran yang terjadi pada tahun 2025.

 

 Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Tangsel, Zulfa Sungki Setiawati mengatakan, realisasi belanja daerah sebesar 93,32 persen memang menunjukkan program pemerintah berjalan cukup baik, namun masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran.

 

 “Masih terdapat ruang untuk peningkatan efektivitas penyerapan anggaran, khususnya pada kegiatan pembangunan dan investasi daerah yang belum dapat direalisasikan secara maksimal,” ujar Zulfa.

 

 Ia menyoroti kondisi APBD yang semula diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp110,29 miliar, namun pada akhir tahun justru menghasilkan surplus sebesar Rp 368,29 miliar.

 

 “Meskipun surplus tersebut menunjukkan kondisi fiskal yang sehat, surplus yang terlalu besar juga dapat menjadi indikator belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan,” katanya.

 

 Karena itu, Gerindra mendorong Pemkot Tangsel meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program agar manfaat anggaran dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

 

 Sementara, Fraksi PKB menilai tingginya SILPA harus dibaca lebih jauh sebagai indikator adanya program pembangunan yang belum sepenuhnya terealisasi.

 

 Ketua Fraksi PKB DPRD Tangsel, Muthmainnah menjelaskan, bahwa SILPA Tahun Anggaran 2025 terbentuk dari surplus anggaran sebesar Rp 368,29 miliar dan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 110,29 miliar.

 

“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan perhatian serius terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp478,59 miliar,” ujarnya.

 

Menurut Muthmainnah, tingginya SILPA menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan merealisasikan program pembangunan.

 

 “Fakta ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangsel sesungguhnya memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menghimpun pendapatan daerah. Namun kemampuan tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kemampuan merealisasikan program dan kegiatan pembangunan secara optimal,” katanya.

 

 Ia menegaskan, bahwa setiap anggaran yang tidak terserap pada dasarnya merupakan peluang pembangunan yang tertunda, mulai dari pembangunan infrastruktur lingkungan, peningkatan fasilitas pendidikan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga pelayanan publik.

 

 “Setiap rupiah yang tidak terserap pada dasarnya merupakan peluang pembangunan yang tertunda. Oleh karena itu, kami meminta Pemerintah Kota Tangsel menjelaskan secara rinci faktor-faktor penyebab tingginya SILPA, termasuk perangkat daerah dan program yang menjadi penyumbang terbesar sisa anggaran tersebut,” tegas Muthmainnah.

 

 Melalui pandangan umum yang disampaikan ketiga fraksi tersebut, DPRD Tangsel berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan, sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.