Paradoks Beras Nasional: Stok Melimpah, Harga Tetap Naik, Kesejahteraan Petani Menurun

JAKARTA - Pemerintah mengklaim stok beras nasional berada pada level tertinggi sepanjang sejarah. Namun, kondisi tersebut belum mampu meredam kenaikan harga beras di pasaran. Di sisi lain, kesejahteraan petani justru mengalami penurunan, mencerminkan adanya paradoks dalam tata kelola pangan nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga beras pada Juni 2026 meningkat di seluruh rantai distribusi, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran. Kenaikan ini terjadi meski pemerintah menyatakan stok dan penyerapan beras nasional berada dalam kondisi sangat baik.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan harga beras yang disampaikan merupakan rata-rata nasional yang mencakup seluruh kualitas dan wilayah di Indonesia.

Di tingkat penggilingan, harga beras naik 0,97 persen dibandingkan Mei 2026 atau 6,96 persen secara tahunan. Beras premium meningkat 1,01 persen secara bulanan dan 11,66 persen secara tahunan, sedangkan beras medium naik 0,92 persen secara bulanan dan 5,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan juga terjadi di tingkat grosir sebesar 0,82 persen dan di tingkat eceran sebesar 0,45 persen. Akibatnya, beras kembali menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi pada Juni 2026.

Ironisnya, kenaikan harga tersebut tidak diikuti peningkatan kesejahteraan petani. BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) turun tipis 0,06 persen menjadi 127,65.
Menurut Ateng, penurunan NTP terjadi karena kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) hanya mencapai 0,49 persen, lebih rendah dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang naik 0,55 persen. Kondisi ini menunjukkan biaya produksi dan kebutuhan hidup petani meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan yang mereka peroleh.

Pendapatan petani memang terdongkrak oleh naiknya harga komoditas seperti gabah, karet, jagung, dan bawang merah. Namun, keuntungan tersebut tergerus oleh meningkatnya harga kebutuhan pokok, termasuk beras, bawang putih, serta bahan bakar.

Untuk mengendalikan harga, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memprioritaskan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar-pasar rakyat. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan pasar rakyat menjadi fokus utama karena menjadi acuan pemantauan harga beras di berbagai daerah.

Selain itu, pemerintah daerah didorong memperluas distribusi beras SPHP ke pasar-pasar yang belum terjangkau agar stabilisasi harga berlangsung lebih merata.

Hingga 29 Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 393,4 ribu ton atau hampir separuh dari target nasional sebesar 828 ribu ton pada tahun ini.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satunya melalui penyediaan pupuk bersubsidi sebanyak 9,5 juta ton, penyederhanaan distribusi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, serta digitalisasi sistem penebusan pupuk menggunakan KTP.

Pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi, meningkatkan mekanisasi pertanian melalui pengadaan hampir 39 ribu unit alat dan mesin pertanian, serta menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah oleh Bulog dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram.

Menurut pemerintah, berbagai kebijakan dari sektor hulu hingga hilir tersebut telah berkontribusi terhadap meningkatnya produksi beras nasional yang pada 2025 mencapai 34,69 juta ton berdasarkan data BPS, sejalan dengan catatan FAO dan USDA.

Meski demikian, kenaikan harga beras di tengah melimpahnya stok dan melemahnya Nilai Tukar Petani menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan nasional.