Pilar Soroti Mekanisme Mutasi Pejabat & Dana Transfer Dari Pusat

MEDAN-Berbagai tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah menjadi perhatian dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan pada 28 Juni-4 Juli. 

 

 Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan mengatakan forum tersebut dimanfaatkan para kepala daerah untuk menyampaikan beragam persoalan yang dihadapi agar dapat menjadi bahan evaluasi bersama.

 

 Usai mengikuti Dialog Kota dalam rangkaian Rakernas APEKSI, Pilar mengatakan, setiap Pemerintah Kota memiliki tantangan yang berbeda dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, forum tersebut menjadi wadah untuk bertukar pandangan sekaligus menyampaikan berbagai masukan yang diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 

 "Di forum ini tidak terlepas dari masukan-masukan Pemerintah Kota, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota terkait permasalahan yang terjadi di masing-masing Pemerintah Kota di seluruh Indonesia," ujar Pilar, Kamis (2/7).

 

 Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan para kepala daerah dicatat oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan evaluasi. Ia berharap seluruh masukan tersebut dapat ditindaklanjuti, sehingga tata kelola pemerintahan di daerah semakin efektif.

 

 "Itu disampaikan dan juga dicatat langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti, dan masukan-masukan kami juga bisa menjadi evaluasi bagi semua pihak agar jalannya roda pemerintahan kota di seluruh Indonesia semakin baik," katanya.

 

 Salah satu persoalan yang banyak disoroti dalam forum tersebut adalah mekanisme rotasi, mutasi, dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pilar mengungkapkan, sejumlah kepala daerah menilai proses persetujuan yang masih cukup panjang membuat pengisian jabatan strategis di daerah sering kali terkendala, padahal kebutuhan organisasi harus segera dipenuhi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

 

 "Ada beberapa Wali Kota yang menyampaikan bahwa dalam melakukan rotasi, mutasi, maupun promosi jabatan harus melalui proses yang panjang ke BKN karena persetujuannya berada di pusat. Sementara, kebutuhan pengisian jabatan tersebut sangat mendesak. Ini yang memang mungkin perlu ada evaluasi bersama," ucapnya.

 

 Selain persoalan birokrasi ASN, kebutuhan penambahan aparatur sipil negara maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi perhatian para kepala daerah. Ketersediaan sumber daya manusia dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik di masing-masing daerah.

 

 Tak hanya itu, pembahasan mengenai dana transfer pemerintah pusat ke daerah juga mengemuka dalam Rakernas. Pilar menilai, meski Tangerang Selatan memiliki tingkat kemandirian fiskal yang cukup baik, dukungan dana transfer tetap memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan.

 

 "Ini perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat. Walaupun Tangerang Selatan termasuk kota yang mandiri, dana transfer dari pusat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di Tangerang Selatan. Itu yang tadi disampaikan oleh beberapa kepala daerah dalam forum. Mudah-mudahan menjadi masukan dan ada tindak lanjut untuk setiap persoalan sehingga roda pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

 

 Rakernas APEKSI juga membahas arah kebijakan pemerintah di bidang ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Menurut Pilar, pemerintah kota didorong untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk penanganan persoalan sampah, pelestarian lingkungan, dan penguatan ketahanan pangan.

 

 "Ini merupakan langkah strategis dari APEKSI untuk menyinergikan program-program pembangunan di bidang ketahanan pangan dan penanganan isu lingkungan hidup yang saat ini dihadapi, termasuk persoalan sampah, kerusakan hutan, dan lain sebagainya," tutup Pilar.(rmn)